Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan mayoritas pengembang tidak keberatan dengan kontribusi tambahan sebesar 15 persen. Mereka hanya mengatakan setuju terhadap kebijakan Ahok tersebut.

Hal itu dikatakan Ahok saat bersaksi dalam sidang kasus suap pembahasan raperda reklamasi dan pencucian uang dengan terdakwa Mohamad Sanusi.
"Kalau ditanya ke semua pengembang, semuanya mengatakan, kami tidak keberatan memberi kontribusi tambahan," ucap Ahok dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Oleh karena itu, Ahok mengaku heran ketika KPK menduga Sanusi menerima suap dari eks Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) berkaitan dengan kontribusi tambahan yang tidak diinginkan oleh para pengusaha.

Ahok pun meminta majelis hakim untuk menghadirkan para pengusaha itu sebagai saksi dan mengklarifikasi soal persetujuan mereka atas tambahan kontribusi 15 persen kali NJOP dari total lahan yang dapat dijual.

‎"Panggil itu semua jadi saksi. Saya minta bapak panggil, mohon maaf, undang semua pengusaha-pengusaha tadi. Tanya satu per satu, apakah keberatan dengan 15 persen? Tanyakan semua. Coba tanya semua ke pengembang apa ada yang keberatan?" ucap eks Bupati Belitung Timur itu.

"‎Jadi saya bingung kalau pengembang keberatan. Dasarnya apa? Orang kesepakatan bersama kok. Bisa dihadirkan satu per satu yang keberatan itu," lanjut dia.

Ahok mengatakan ketentuan tambahan kontribusi 15 persen sudah ada dalam draf raperda. Namun, DPRD DKI meminta agar besaran 15 persen itu dituangkan dalam pergub.

"Dipergubkan saja 15 persen, nilai ditentukan dalam keputusan gubernur tapi harus pergubnya langsung ditandatangani. Artinya bila legislatif juga tidak mau (sahkan raperda), pergub langsung dikeluarkan," kata Ahok.

Gambar