Jakarta - Aktivis Ratna Sarumpaet yang kerap bersuara lantang menentang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba-tiba datang ke kantor KPU DKI Jakarta. Ratna datang setelah pendaftaran Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI selesai digelar.

Ratna Sarumpaet tiba sekitar pukul 15.35 WIB di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). Ratna didampingi beberapa orang yang juga aktivis dan mengaku korban penggusuran.

Begitu tiba, Ratna menyebut ingin menemui komisioner KPU DKI untuk memberikan masukan soal Pilgub DKI. Dia lalu menuju ke lantai 4 ruang komisioner KPU DKI dan tak lama diterima oleh ketua KPU DKI Sumarno dan komisioner Sidik.


Kepada komisioner KPU DKI, Ratna meminta KPU mencermati bakal calon incumbent Ahok untuk tidak serta merta diterima pendaftarannya. Ahok disebut Ratna sedang bermasalah secara hukum. Kasus Sumber Waras hingga reklamasi pun disinggung Ratna.

Begitu juga rekan Ratna lain yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta, menyampaikan aspirasinya kepada KPU. Mulai dari masalah penggusuran hingga protes mereka atas kebijakan penggusuran oleh Ahok.

"Memang Pak Ahok dan Pak Djarot sudah mendaftar dengan parpol, berkasnya sudah kami terima, tapi kami belum punya kesimpulan. Kami harus periksa sampai tanggal 29 September," ucap Sumarno.

Sumarno mengatakan KPU bekerja sesuai ketentuan UU, tidak bisa serta merta menolak atau membatalkan pencalonan seseorang hanya karena ada masukan yang bersangkutan bermasalah.

"Kami sangat apresiasi dan kami lihat di media bagaimana perjuangan Bu Ratna dan lainnya, tapi KPU terikat ketentuan administrasi," tegas Sumarno.

Pertemuan itu berlangsung hanya sekitar 45 menit. Selain menemui komisioner KPU, Ratna juga rupanya membawa massa yang berorasi di depan kantor KPU. Puluhan polisi tampak berjaga mengamankan aksi massa itu.


JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengungkapkan kekecewaannya atas langkah PDI Perjuangan mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Ratna menyebut Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri gagal merepresentasikan karakter ayahnya, Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno.

"Kalau saya anak Soekarno, saya enggak akan ikut Ahok. Mega gagal menjadi putri bangsa," ujar Ratna seusai bertemu Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Ratna lantas menyinggung kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta.

Ia pun menyinggung proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menjadi perdebatan.

"Beliau (Ahok) ada kasus korupsinya, masih menyangkut di KPK, karena itu seharusnya sebagai KPU harusnya mereka tolak. Kalau enggak, mereka mendesak KPK gelar perkara biar selesai," kata Ratna.

Pada sore tadi, Ratna bersama massa dari Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ) melakukan aksi di depan Kantor KPU DKI.

Mereka meminta KPU meloloskan pasangan calon yang bersih dan tidak terlibat kasus apa pun.

Siang tadi, Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat mendaftarkan diri ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 ke KPUD.

Mereka didampingi Megawati dan sejumlah politikus yang mewakili tiga partai lain pendukung Ahok-Djarot. Ketiga partai lainnya itu adalah Nasdem, Golkar, Hanura.[/spoiler]

Numpang makan

Gratis

Cuman numpang makan nasi kotak ternyata