MEDAN | Abok alias Jansen (61), warga Jalan Bilal, Gang Tahir, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, tewas dengan kondisi kepala pecah dan otak berceceran berlumur darah segar di gedung bermasalah Mall Centre Point di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumut, Senin (22/8/2016).

Pria Tionghoa itu diduga putus asa, karena telah miliaran rupiah habis untuk usahanya di mall Centre Point Medan yang diinformasikan segera dieksekusi atas gugatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. (Baca jugaiduga Pimpinan Tommy Winata, KPK Didesak Bongkar Suap Lahan Jalan Jawa Medan).
"Kasus Centre Point Medan ini hampir sama dengan perumahan Cemara Asri. Salah beli, karena bangunannya ternyata ada di lahan sengketa," kata Lestari (40), salah seorang pedagang di Centre Point mall yang juga mengaku stres terlanjur merogoh kocek untuk dapat membuka usaha di gedung yang salinan eksekusinya sempat ditahan selama tiga tahun oleh makelar kasus Mahkamah Agung hingga perkara saling gugat di pengadilan antara PT KAI dan PT ACK selaku developer, hingga kini tak tuntas.

"Si Handoko Lien bos Centre Point Medan ini ditahan sampai kini. Uang kami sudah habis banyak untuk buka usaha di sini. Gedung sialan ini, ada pula yang bunuh diri. Makin sial, pungkasnya.

Ironisnya, pihak kepolisian yang turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memilih aksi bungkam. Abok pria Tionghoa itu tewas setelah melompat dari lantai tiga hingga kepalanya pecah terhempas di lantai dasar di mall tersebut. Jenazahnya dibawa petugas ke RS Murni Teguh guna kepentingan penyidikan.(Wan)



BERITA TERKAIT

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga anti rasuah harapan pencari keadilan di tanah air, diharapkan tak menjadi lembaga 'banci'. KPK diminta membongkar dan mengusut tuntas dugaan suap pengalihan aset (lahan) Jalan Jawa, Keccamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang berlahan habis diduga dirampas pihak pengembang pimpinan pengusaha nasional Tommy Winata.

"Kasus centre point Medan misalnya, ada dugaan suap dan rekayasa kasus di sana. Melibatkan para oknum petinggi Poldasu hingga ke Mabes Polri, pihak Kejaksaan Agung dan Kehakiman. Diduga paling banyak makan, mantan Kapolda Irjen Eko dan Irjen Ngadino juga mantan Direskrimsus Kombes Ahmad Haydar," beber Marwan, aktivis juga salah seorang penggerak aksi mahasiswa asal Sumut, dalam diskusi kecil di kawasan Jakarta selatan, Sabtu (13/8/2016).

Marwan menilai, sejak penggusuran para penguni pemukiman warga/karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Buntu dan Jalan Jawa Medan sarat rekayasa dan ketidakberpihakan pemerintah pada warga. Juga dugaan tekanan aparat kepolisian dan pihak pengembang melibatkan preman dari Satgas salah satu partai politik dan preman berseragam Organisasi Kemasyarakatan.

"Saat penggusuran paksa warga perumahan PT KAI dan perumahan itu diratakan dengan tanah berikut sarana ibadah di sana, walikota dijabat Abdillah. Selanjutnya lahan

jalan Jawa dijual, sehari setelah Rahudman Harahap mundur sebagai walikota guna ikut di Pilkada Walikota Medan priode 2010," timpal Syahrizal, akademisi juga aktivis asal Sumut.

Hingga akhirnya pihak pengembang anak perusahaan pimpinan Tommy Winata mulai mengerjakan proyek bangunan Centre Point Medan. Dalam hal ini, pihak PT KAI mengajukan

gugatan hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kasasi dimenangkan PT KAI, namun salinannya diduga ditahan Edy Nasution bekerja sama dengan pihak MA (Nurhadi). Hampir tiga tahun salinan putusan tersebut ditahan,

sehingga proyek Centre Point Medan selesai. Rahudman masuk penjara kasus korupsi semasa menjabat Sekda Pemkab Tapsel, Dzulmi Eldin yang menjabat Wakil menjabat Plt

hingga walikota. Dzulmi Eldin yang diduga mengetahui semua kesalahan pihak pengembang Centre Point Medan, malah diduga mengambil keuntungan untuk Pilkada serentak 2015," beber Syahrizal.

Ironisnya lagi, Dzulmi Eldin yang dipastikan tahu kalau pendirian Centre Point Medan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), peruntukan dan lainnya, justru diam ketika

mantan kepala BPN Medan dan stafnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Padahal, penetapan status tersangka cuma gegara tak merekomendasi perizinan bangunan di atas lahan sengketa tersebut.

"Yang lebih memperihatinkan, lahan Jalan Jawa berada di wilayah Pemko Medan. Tapi saat tak dilaksanakannya eksekusi pada bangunan Centre Point Medan sesuai perintah

MA, Dzulmi Eldin selaku Walikota Medan seakan tak mau tahu. Begitu juga segenap anggota DPRD Medan yang sebelumnya ribut dan diduga akhirnya menerima suap," tambah Syahrizal.

Tak cukup sampai di situ. Polda Sumut yang menetapkan mantan walikota Wbdillah sebagai tersangka, juga tak melakukan penahanan. Sementara Rahudman Harahap musuh politik Walikota Dzulmi Eldin yang maju sebagai incumbent diusung Partai Nasdem, ditahan dan penahanannya dilakukan pihak Kejaksaan di Rutan Salemba, Jakarta, bersama tersangka lainnya, Handoko Lien. Hingga kini, sidang perkara Handoko dan Rahudman pun tak jelas. Informasi terakhir, keduanya bahkan dilepas Kejaksaan Agung dengan kesepakatan jangan kembali ke Sumut selama beberapa tahun ke depan.

Bulan Mei 2016, papar Marwan menimpali Syahrizal, antara PT KAI menggugat pihak Centre Point Medan di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan sarat dugaan suap itu pun dimenangkan pihak Centre Point Medan. Pihak PT KAI yang menyatakan banding, hingga kini tak diketahui mengajukan memori banding. Informasi diperoleh, Jumat (12/8/2016)

di PN Medan, pihak PT KAI diduga sengaja tak mengajukan memori banding, atas dugaan suap pihak PT ACK selaku pengembang Centre Point Medan.

"PT KAI dibebankan biaya perkara Rp 75 juta. Itu tak usah dibayar,, dan bahkan pejabat PT KAI Sumut serta pusat mendapat sesuatu dari pihak PT ACK. Rahudman Harahap

mantan Walikota Medan juga menerima kesepakatan agar tak membeberkan rekayasa dan sarat suap melibatkan kejaksaan Agung dalam kasus itu, karena duit sekira Rp 36 miliar hasil penjualan lahan jalan Jawa/Gang Buntu yang disebut diterimanya di jelang Pilkada medan 2010, tak usah dikembalikan ke pihak PT ACK anak perusahaan pimpinan Tommy Winata tersebut," terang Marwan.

"Soal suap menyuap dalam kasus ini, salah seorang manager PT ACK, Marlon Purba, juga sempat mengancam pihak Kejaksaan yang hendak melakukan eksekusi bangunan centre Point Medan. Kalau bangunan dieksekusi (rubuhkan), Marlon Purba sempat mengatakan di media, akan mebongkar suap ke Kejaksaan Agung hingga Mahkamah Agung tersebut. PT

ACK itu sudah terlalu banyak menyusahkan warga Medan. Makanya dulu perumahan Citra Garden di Padang Bulan milik mereka dibakar massa. Kapolresta saat itu Pak Anton

yang turun ke lokasi pembakaran, bahkan nyaris dihakimi ratusan warga," pungkasnya.(Nis)

SUMBER:

http://medanseru.net/berita-abok-bun...rintah-ma.html

http://medanseru.net/berita-diduga-p...awa-medan.html


=====================================================================================================

Sekarang kita tahu :

1. Alasan sebenarnya Jansen bunuh diri di centre point, bukan karena alasan mistis/ kelainan jiwa/pribadi tertutup, seperti yang digosipkan oleh kepling lingkungan tinggal Jansen, yg juga merupakan anggota ORMAS preman

2. Alasan mengapa banyak warga kota medan yang golput waktu pilkada lalu, semua calonnya ternyata koruptor kakap, pemain lama

3. Alasan mengapa tidak ada satu pun media cetak di medan yang berani mengulas berita Jansen ini

4. ORMAS preman dan OKP preman adalah penguasa sebenarnya provinsi SUMUT, kalau anda menyewa jasa mereka untuk merampas tanah, maka sertifikat aspal dari pemkot medan, dukungan POLDASU, , adalah sudah termasuk dalam PAKET penyewaan

5. Hati hati, banyak tanah di medan/sumut dgn sertifikat ganda, berkat petinggi petinggi Ormas dan OKP preman sumut

Please sign :

https://www.change.org/p/jokowi-save...atra-indonesia

thanks