Liputan6.com, Washington, DC - Kuda-kuda liar yang berada di tempat penampungan milik pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam akan dibunuh. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk membuka lahan bagi peternakan.

Seperti dikutip dari Independent, Kamis (15/9/2016) pemungutan suara yang dilakukan Biro Pengelola Tanah (BLM) dari Kementerian Luar Negeri AS menghasilkan keputusan bahwa sekitar 45.000 kuda liar harus dibunuh. Karena disebut sebagai 'tindakan darurat', kebijakan ini akan dibiayai oleh pajak.

Tak dijelaskan bagaimana caranya atau kapan persisnya kuda-kuda tersebut akan diakhiri hidupnya.

Puluhan ribu ekor kuda tersebut sebelumnya menempati lahan-lahan pribadi. Namun hewan-hewan mamalia itu terpaksa dipindahkan karena lahan yang mereka tinggali akan digunakan untuk menggembala ternak.

Diperkirakan terdapat 50.000 kuda liar yang tersebar di seluruh Negeri Paman Sam.

Dalam rekomendasinya, BLM menyebutkan bahwa hewan-hewan tersebut baik dalam jangka panjang maupun pendek dianggap tidak layak untuk diadopsi juga dijual sehingga harus 'dimusnahkan' dengan cara selayak mungkin.

Namun pernyataan ini ditolak oleh Holly Hazard dari Humane Society of the United States. Ia mengatakan, pemungutan suara tersebut telah menimbulkan 'kesalahan persepsi yang berkepanjangan'.

"Keputusan BLM yang merekomendasikan pembunuhan 45.000 kuda liar di tempat penampungan adalah bentuk dari pelepasan tanggung jawab dalam merawat hewan-hewan tersebut," ujar Hazard.

BLM mengatakan telah mengikuti saran dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional untuk memberi suntikan kontrasepsi kepada hewan-hewan tersebut. Namun langkah ini dinilai tidak praktis.

Sementara itu, lebih dari 59.000 orang telah menandatangani petisi di change.org yang menyerukan untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Sementara itu diketahui hanya satu penasehat BLM yang menentang hasil pemungutan suara.

Direktur Eksekutif The Cloud Foundation, Ginger Kathrens mendesak agar pihak berwenang tetap waspada dengan upaya pembunuhan tersebut. Untuk memuluskan hasil pemungutan suara, BLM masih harus menunggu persetujuan Kongres AS.

http://global.liputan6.com/read/2601...ibunuh-mengapa