- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Bisa Dilanjutkan
TS
aghilfath
Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Bisa Dilanjutkan
Spoiler for Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Bisa Dilanjutkan:
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, batal menggelar jumpa pers bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta sore tadi. Luhut lalu menjelaskan materi jumpa pers tersebut.
"Sudah putus, ini saya hanya belum ngomong resmi. Saya mau dengar terakhir saja sekarang," ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
"Sangat bisa (proyek reklamasi dilanjutkan)," imbuhnya soal keputusan pemerintah itu.
Luhut mengatakan sebetulnya dia ingin menyampaikan itu melalui jumpa pers dengan keterangan tertulis sehingga tidak dipolitisir, namun batal karena harus ikut rapat terbatas di Istana membahas 3 tema berbeda.
"Semua sudah beres nggak ada masalah, ini hanya masalah teknis," tegas Luhut.
Luhut menambahkan soal teknis seperti pembukaan segel dan lainnya, akan dijelaskan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya sekaligus memaparkan kajian-kajian yang melandasi keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi.
"Kita lakukan kajian-kajian. Jadi proses pengambilan keputusannya telah melalui kajian-kajian lingkungan, kajian mengenai PLN, kajian mengenai perhubungan, kajian pembangunan, terutama menyangkut masalah nelayan," ucap Luhut.
Keputusan pemerintah itu sesuai dengan yang diperkirakan oleh Gubernur DKI Ahok, terutama menyangkut reklamasi Pulau G. Ahok menyebut Luhut akan jumpa pers soal kelanjutan reklamasi itu, yang ternyata batal.
"Saya kira juga sama, Menko dulu (Rizal Ramli) memakai konferensi pers (untuk) bilang setop. Dan yang ini (Luhut) pakai konferensi pers bilang terus. Saya enggak tahu," terka Ahok, tadi.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Cosmas Batubara sudah bertemu dengan Ahok di Balai Kota. Dia menyatakan siap menuruti apapun perintah pemerintah untuk melanjutkan proyek Pulau G, termasuk memenuhi kewajiban pembangunan rumah susun di Jakarta.
"Kami mengikuti arahan Gubernur tentang kewajiban-kewajiban pengembang, kita ikuti usaha membangun rusun," kata Cosmas.
Cosmas juga menyatakan telah bertemu Luhut beberapa waktu lalu, saat Luhut mengunjungi Pulau G. Cosmas mempersepsikan pemerintah sudah setuju proyek ini dilanjut. "Ngomongnya dilanjutin kok. Kita, apa yang ditentukan pemerintah, kita sambut baik," kata Cosmas.
Spoiler for Luhut: Kementerian Kelautan Setuju Reklamasi Lanjut, Surat Dikeluarkan Lusa:
Wisnu Prasetiyo Adi Putra - detikNews
Luhut: Kementerian Kelautan Setuju Reklamasi Lanjut, Surat Dikeluarkan Lusa
Foto: Agus Suparto (Fotografer Istana Kepresidenan)
Jakarta - Pemerintah memutuskan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta dilanjutkan. Keputusan ini bukan hanya disetujui Kemenko Kemaritiman namun juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti.
"KKP sudah setuju tidak ada masalah. Besok suratnya akan dikeluarkan hari Kamis (15/9) secara resmi," ujar Luhut usai menggelar rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kantor ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).
Selain Ahok dan Luhut, rapat yang digelar tertutup ini diikuti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, perwakilan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Luhut mengatakan keputusan melanjutkan reklamasi salah satunya di Pulau G sudah dikaji dari berbagai sisi seperti lingkungan hidup, aspek hukum termasuk kajian dampak sosial. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PLN.
Keputusan ini juga diambil dengan tetap memprioritaskan kehidupan para nelayan. Karena itu, Pemprov DKI menurut Luhut menyiapkan hunian di rumah susun bagi sekitar 12 ribu nelayan yang biasa mendapatkan penghasilan dari wilayah pantai utara Jakarta.
Mengenai adanya putusan hukum di pengadilan soal izin reklamasi, Luhut menyebut putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih diajukan upaya banding.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 31 Mei 2016 mengabulkan gugatan pihak nelayan yang tergabung Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dengan mencabut izin reklamasi yang diterbitkan Ahok untuk PT MWS atas Pulau G.
"Gugatan hukum aspek yang dengar itu tidak berbalas karena belum berkekuatan hukum tetap kerja belum inkrah," sebut Luhut.
Reklamasi Lanjut
Ijin KKP
Warisan RR dibuldoser opung :hsmmer
Diubah oleh aghilfath 13-09-2016 14:16
0
1.1K
17
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan