JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengetahui tata tertib dan fungsi lembaga tersebut. Permintaan Djarot didasari adanya indikasi Bamus Betawi melakukan politik praktis.

"Kalau politik salurkan lewat partai, tidak melalui Bamus," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (7/9/2016).

Beberapa kader partai yang tergabung dalam Bamus Betawi seperti Politisi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli diminta untuk tidak berpolitik di Bamus Betawi.

Kendati demikian, Djarot tidak menganggap Bamus Betawi melenceng dari tujuan melestarikan budaya Betawi.

"Yang melenceng bukan Bamusnya, tapi oknum, yang menyalahgunakan dan memanfaatkan itu loh yang mengatasnamakan Bamus Betawi," ucap Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengajak Bamus Betawi bersama-sama membangun budaya dengan benar. Budaya Betawi yang toleran, santun dan mencintai keindahan.

"Betawi kan juga percampuran budaya," ucap Djarot.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya berencana menghentikan hibah untuk Bamus Betawi. Ahok menilai, organisasi ini sudah politis dan menyebarkan kebencian melalui acara Lebaran Betawi.

Pengurus Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Bamus Berpolitik

Mumpung jadi pengurus manfaatkan posisi untuk kepentingan masing2 dan kebetulan kontra Ahok ya Bamus buat kampanye anti Ahok