Riau Book - Wakil ketua DPRD Rokan Hilir, Abdul Kosim mengkritik kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi untuk kabupaten Rohil.

Pasalnya Rohil merupakan salah satu daerah penyumbang minyak bumi terbesar namun kenyataannya sebagai daerah penghasil malah tidak mendapatkan bagian yang setara.

"Pusat harus meninjau ulang kebijakan pengurangan DBH ini terutama bagi daerah penghasil. Ini rasanya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, masa minyak Rokan yang bisa dikatakan turut membiayai program nasional tapi daerah penghasil sendiri tidak mendapatkan bagian secara signifikan," kata politisi Gerindra, Selasa (06/09/2016).

Padahal katanya dengan kondisi daerah saat ini masih memerlukan ketergantungan dana yang sangat besar untuk membiayai sejumlah infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.

Menurut dia, sumber daya alam berupa Migas yang menjadi limpahan kekayaan daerah harus mampu memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Ia mengaku sangat miris dengan pemangkasan DBH yang juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Riau yang berimbas pada melambatnya pembangunan karena banyak program yang terpaksa dihapus.

Seperti diketahui pada tahun ini APBD Rohil terpotong lebih dari Rp800miliar akibatnya terjadi pengurangan hampir 50 persen dari anggaran yang sebelumnya telah sempat disahkan DPRD Rohil.

Kerumitan terjadi pasca pengurangan DBH dimana pemkab terpaksa meninjau ulang dan melakukan langkah rasionalisasi anggaran. Lebih jauh menurut Abdul Kosim terjadi hambatan pembangunan di daerah.

"Kami mendorong agar tidak ada lagi pemotongan DBH, kasian sebagai daerah penghasil bila roda pembangunan tidak bergerak secara maksimal apalagi kita ketahui masih banyak daerah pesisir yang serba tertinggal dalam pembangunan. Itu semua tentu perlu dukungan anggaran yang sangat besar," kata Akos mengakhiri.(zmi)