JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai wakil kapolri sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso.

Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait integritas dan rekam jejak Budi Gunawan.

Tercatat, Budi pernah menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski akhirnya status itu dibatalkan dalam tahap praperadilan.

Pemerintah hingga saat ini belum memberikan penjelasan detail terkait alasan penunjukan Budi Gunawan.

Meskipun keputusan Presiden Jokowi itu masih mendapat pertentangan, namun di sisi lain sebagian masyarakat sipil menilai pencalonan Budi Gunawan sejalan dengan upaya reformasi di sektor intelijen.

Direktur Imparsial Al Araf menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kepala BIN sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Menurut Al Araf, berdasarkan ketentuan UU Intelijen Negara, BIN harus menjadi institusi intelijen yang bekerja untuk sipil. Hal itu juga sejalan dengan amanat reformasi tahun 1998, salah satunya mengurangi dominasi militer di ranah publik.

Sementara untuk intelijen militer seharusnya berada dalam ruang lingkup Badan intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"BIN seharusnya berbentuk lembaga intelijen sipil, maka mengurangi peran militer dan menggantikannya dengan unsur sipil harus dilakukan," ujar Araf.

Araf menuturkan, perubahan citra BIN yang dinilai terlalu militeristik menjadi satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan agar sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia.

Dia berpendapat, BIN tidak lagi bisa mengedepankan unsur kekerasan dan tertutup. (Baca: Imparsial: Dominasi Militer di BIN Harus Dikurangi)

Dengan memilih unsur non-militer sebagai kepala BIN, dia berharap institusi intelijen bisa lebih transparan dan akuntabel terkait pertanggungjawaban kerja kepada publik.

"Harus ada perubahan image BIN. Sebagai garda terdepan keamanan nasional maka BIN harus sesuai dengan semangat demokrasi. BIN harus lebih terbuka dan transparan," ucapnya.

Selain itu, menurut Araf, ke depannya BIN harus lebih mengutamakan intelijensia melalui peningkatan kualitas sumber daya. Hal tersebut perlu dilakukan agar BIN bisa lebih cepat dan akurat dalam menganalisis ebuah informasi.

BIN, kata Araf, harus bisa menghasilkan produk intelijen yang akurat kepada Presiden.

"Yang dibutuhkan intelijen adalah kecerdasan di atas rata-rata. Kalau di Indonesia, intelijen terlalu militeristik yang mengedepankan kekerasan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Institute for Transformation Studies, Andi Saiful Haq mengatakan, sejak tahun 1998, BIN menjadi satu-satunya institusi yang belum tersentuh upaya reformasi di bilang intelijen.

Menurut dia, pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi momen yang tepat untuk mengubah arah BIN dalam bekerja.

Sementara saat ini masih terdapat campur aduk antara intelijen sipil dan intelijen tempur dari militer. Seharusnya, kata Andi, kerja-kerja BIN mengarah kepada badan intelijen yang modern dan berorientasi sipil.

Andi pun berharap Budi Gunawan bisa melakukan perubahan sistem kerja di internal BIN.

"BIN merupakan lembaga yang sampai saat ini belum tersentuh secara resmi oleh gerakan cita-cita reformasi. Maka soal akuntabilitas sangat tertutup. Ini menjadi momen penting dalam mengubah arah BIN bekerja," ujar Andi.

Hal senada juga disampaikan oleh komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti. Poengky menjelaskan, selama ini BIN menjadi institusi yang didominasi oleh kalangan militer.

BIN akan bisa bekerja lebih efektif dan efisien apabila dipimpin oleh kalangan sipil atau non militer.

Dia yakin Budi Gunawan mampu mereformasi BIN menjadi institusi sipil yang bekerja dengan baik dalam mendeteksi dini segala ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Budi juga diyakini Poengky mampu menyajikan analisis yang akurat bagi kepentingan Presiden dalam membuat keputusan.