SERAM – Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia di berbagai lini, baik di lini ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lainnya pasca negeri ini merdeka, sejak era Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi seperti saat ini, masih tampak sentralistik (terpusat). Akibatnya pembangunanpun tidak merata, sehingga kesenjangan antara pusat dengan daerah pun masih tampak melebar.

Pemerintah Pusat tampak lebih memprioritaskan pembangunan di kota-kota besar, terutama di kota-kota tertentu di pulau Jawa seperti, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan kota-kota lainnya di pulau Jawa.

Hingga di daerah lainnya seperti di luar pulau Jawa terutama di Indonesia bagian Timur, kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Sehingga daerah timur Indonesia pun masih tertinggal dibanding daerah barat Indonesia.

Meskipun di era reformasi Pemerintah Pusat dan Parlemen (DPR/MPR-RI) sudah menghasilkan undang-undang otonomi daerah (Otda), melalui revisi Penetapan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Revisi tersebut kemudian melahirkan UU 33/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 34/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Namun hingga detik ini proses pemeretaan pembangunan tampak masih ‘jalan ditempat’, kemajuan di daerah di Indonesia masih lamban dibanding pembangunan di daerah-daerah lainnnya di Indonesia.

Pembangunan kawasan timur Indonesia sangat lamban pertumbuhannya dibanding dengan kawasan barat Indonesia terutama jika di bandingkan dengan pembangunan di Pulau Jawa. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang Aksi Cepat Tanggap/ACT menggelar berbagai program kemanusianya yang digelar di timur Indonesia, seperti Program 100 Tepian Negeri, Program Pembangunan Sekolah Cerah Hati dan program reguler yang setiap tahunnnya digelar ACT yaitu Program Global Qurban.

Dari 34 Provinsi yang menjadi sebaran kurban Global Qurban-ACT di berbagai pelosok Nusantara ini, sebagian besarnya dilaksanakan di kawasan timur Indonesia. Salah satu lokasi yang menjadi titik implementasi Program Global Qurban-ACT dilakukan di Pulau Seram-Maluku tepatnya di 2 Kabupaten, yaitu di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat. 2 Kabupaten ini menjadi salah satu fokus sebaran kurban, karena menurut Muhammad Affan, Tim Implementator kurban Global Qurban-ACT pada 1436 Hijriah (2015), kawasan ini merupakan daerah tertinggal di Maluku yang mempunyai beragam problmatika.

“Distribusi daging kurban dilakukan di 2 daerah ini, karena daerah ini memiliki permasalahan yang variatif, mulai dari belum adanya listrik hingga daerah dengan mempunyai angka kemiskinan dan gizi buruk tertinggi,”terangnya.

Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan 2 Kabupaten di Maluku, yang mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia/SDM dan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber ikan dan sumber laut lainnya merupakan potensi alam yang besar di 2 Kabupaten ini selain pertanian, dimana lebih dari 80 persen mata pencaharian masyarakat adalah bekerja sebagai nelayan.

Bagi penerima kurban (beneficiaries) di 2 Kabupaten ini momen kurban di tahun itu (1436 Hijriah/2015) merupakan momen yang sangat spesial, karena hampir seluruh masyarakat penerima daging kurban adalah pengalaman pertama kalinya. Di tahun-tahun sebelumnya warga belum pernah mendapatkan daging kurban, karena di kampungnya belum pernah digelar prosesi kurban, pelaksanaan kurban hanya terdapat di daerah kotanya.

Seperti yang dirasakan warga desa di 2 kecamatan, di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu di Kecamatan Bula dan Kecamatan Bula Barat. Menurut Hasan Rumata (Relawan dari MRI Maluku yang menjadi Tim Global Qurban) ACT menggelar kurban dan mendistribusikannya di Desa Dawang, Solang dan Salas dengan jumlah penduduk sekitar 540 jiwa dari 309 Kepala Keluarga/KK. Sedangkan di Kecamatan Bula Barat distribusi dilakukan di Desa Waisamet, Akijaya, Banggoi, Sumber Agung, dan Jakarta Baru dengan jumlah penduduk sekitar 3.246 jiwa dari 906 KK.

“Di desa- desa itu mayoritas penerima daging kurban adalah pertama kali menerima daging kurban, di tahun-tahun sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan daging kurban karena tidak ada yang menggelar kurban di desanya,”tuturnya.

Di 2 Kabupaten tersebut ACT menggelar 100 ekor sapi yang dibeli dari para peternak sapi di wilayah sekitar. ”Sapi yang diternak di sini sangat berbeda dengan yang biasa diternak di pulau Jawa. Disini para peternak sapi tidak diternak di dalam kandang, namun dibiarkan liar begitu saja di pekarangan atau di hutan, sehingga perlu waktu untuk menangkap sapinya,”kenang Affan.

Untuk Implementasi kurban tahun ini 1437 hijriah/2016 ini, rencananya Tim Global Qurban- ACT akan menambah jumlah hewan kurban dan menyasar daerah terpencil lainnnya yang belum disasar tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah pelaksanaan kurban tahun kemarin (1436 Hijriah/2015-red) tepat sasaran, meskipun ada beberapa daerah miskin yang belum kami jangkau. Kami senang ACT berencana akan menambah jumlah hewan kurban yang akan di implementasikan nanti. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi bagi warga Pulau Seram ini,”pungkas Hasan.[]

Penulis: Muhajir Arif Rahmani