Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak ambil pusing dengan kritikan dari kuasa hukum Pemerintah dan DPR dalam uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Pilkada terkait cuti kampanye. Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai waktu cuti kampanye yang ditentukan terlalu lama.


"Saya hanya memprotes cutinya, itu tidak masuk akal sampai hampir 4 bulan. Itu yang tidak masuk akal," kata Ahok di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).


Ahok menjelaskan, pada pilkada sebelumnya cuti kampanye hanya diberikan selama dua bulan. Cuti pun dilakukan di akhir pekan selama masa kerja.


Pemerintah beralasan, cuti kampanye diberikan agar calon petahana dan calon lain dapat bertarung secara seimbang. Calon petahana dikhawatirkan dapat menyalahgunakan wewenang mereka. Ahok menilai, permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


"Sekarang kalau kami menyalahgunakan wewenang ya pake Bawaslu dong buat mengawas," jelas Ahok.


Ahok tak habis pikir dengan alasan penyalangunaan wewenang. Ia mengaku, calon petahana memiliki nilai lebih dalam menghadapi pilkada. Bahkan, kata Ahok, jika ingin petahana bisa saja menyalahgunakan wewenang sedari awal.




Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi. ANT/Widodo Jusuf.


"Namanya juga petahana. Kalau gitu kenapa enggak petahana tidur saja enggak usah kerja," tandas Ahok.


Kuasa hukum dari Pemerintah dan DPR sempat menyebut Ahok tak konsisten terkait pernyataan tentang cuti kampanye. Saat pilkada 2012, Ahok sempat mengeluarkan pernyataan agar calon petahana Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye.


Ahok mengajukan uji materi karena tak mau dipaksa cuti selama masa kampanye. Ia mengaku hanya ingin memegang teguh kontrak kerja kepada masyarakat Jakarta. Ia tak mau waktu berbulan-bulan yang digunakan berkampanye justru menghambat pekerjaannya sebagai pemimpin Ibu Kota.


Mantan Bupati Belitung Timur itu lebih memilih mengawal pembahasan RAPBD 2017 bersama DPRD. Sebab, tak semua PNS berani mengatakan tidak di depan DPRD ketika pembahasan terjadi. Ia tak mau menjalankan APBD yang tak melibatkan dirinya dalam pembahasan.


MK sudah aktif menggelar sidang uji materi yang diajukan Ahok. Ahok pun mengikuti langsung persidangan. Dia ingin nantinya petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ye-empat-bulan

---

Kumpulan Berita Terkait PILGUB DKI 2017 :

- Ahok: Tak Masuk Akal Cuti Kampanye Empat Bulan

- Petahana Diharap Bertarung secara Setara

- Pemerintah: Cuti Kampanye Petahana Beda dengan Cuti PNS