Senin, 5 September 2016 | 16:20 WIB
Debat Sengit antara Ahok dan Kuasa Hukum Sanusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sempat terjadi perdebatan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kuasa hukum Mohamad Sanusi, Maqdir Ismail, dalam sidang kasus dugaan suap raperda reklamasi.

Perdebatan ini terjadi karena Basuki menilai Maqdir melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan.

Awalnya, Maqdir mempertanyakan alasan Ahok (sapaan Basuki) menentukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Padahal, jika memang ada dasar hukumnya, Pemprov DKI bisa membuat tambahan kontribusi lebih besar dari 15 persen.

"Pak, 15 persen saja mau dihilangkan, apalagi kalau 30 persen. Saya sih maunya 99 persen," kata Ahok kepada Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Maqdir pun mempertanyakan besaran NJOP yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk menentukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Padahal, belum ada daratan di pulau reklamasi yang bisa ditentukan besar NJOP-nya.

Dengan demikian, seharusnya tidak ada acuan NJOP yang bisa digunakan Pemprov DKI untuk menentukan besarnya tambahan kontribusi.

Ahok kembali diminta penjelasan mengenai keinginannya atas tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Ahok mengatakan, Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik telah membohongi anak buahnya dengan mengatakan bahwa dirinya setuju jika tambahan kontribusi itu dihapus.

Terkait hal ini, Maqdir sempat meminta kepada hakim untuk mengonfrontasi keterangan Taufik dan Ahok pada sidang lain.

"Karena kami tidak mau forum pemanggilan saksi ini dijadikan lahan fitnah," ujar Maqdir.

"Justru yang fitnah duluan ini siapa?" ujar Ahok menimpali ucapan Maqdir.

Ahok juga sempat menyatakan keberatannya kepada JPU dan hakim atas pertanyaan Maqdir yang tidak relevan.

Hakim Ketua Sumpeno sempat menengahi dan menjelaskan bahwa kuasa hukum perlu mengetahui jawaban atas hal-hal yang mereka tanyakan.

Maqdir juga bertanya soal hak diskresi Ahok. Maqdir mempertanyakan alasan Ahok yang tidak menggunakan hak diskresi untuk memberi izin membangun di pulau reklamasi.

Menurut Ahok, hal itu tidak bisa dilakukan.

"Saudara bela pengembang atau bela Sanusi? Nanti kalau pengembang gugat, silakan saudara bela," ujar Ahok kepada Maqdir.

Maqdir kembali bertanya mengenai alasan Ahok mematok besaran 15 persen NJOP untuk tambahan kontribusi. Ahok pun semakin kesal. Dia sempat menyatakan keberatan kepada hakim atas pertanyaan-pertanyaan Maqdir.

"Pengembang saja enggak keberatan kok. Yang keberatan kan di Balegda," ujar Ahok.

"Saya mengatakan ini untuk membela Sanusi. Saudara tidak bisa mengarahkan saya," ujar Maqdir.

Maqdir sempat ingin melanjutkan pertanyaannya, tetapi tiba-tiba saja Ahok merapikan catatan yang dibawanya sehingga terdengar suara berisik. Maqdir langsung terdiam melihat Ahok yang sibuk sendiri saat dia mau bertanya.

"Ya teruskan saja, saya lagi beresin ini kok," ujar Ahok.

"Anda tidak menghargai saya," ujar Maqdir.

Ahok kemudian selesai merapikan catatannya. Dia berkata, meski sambil merapikan kertas-kertas catatannya itu, dia masih mendengar pertanyaan Maqdir.

Senin, 5 September 2016 | 17:43 WIB
Begini Ancaman Ahok kepada Anak Buahnya agar Pertahankan Tambahan Kontribusi 15 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menceritakan kesaksian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam sidang pekan lalu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Jaksa mengatakan, eksekutif terus memperjuangkan agar tambahan kontribusi 15 persen diatur dalam perda. Basuki atau Ahok mengatakan bahwa dia memang telah mengancam anak buahnya sebelum membahas raperda tentang reklamasi bersama Balegda DPRD DKI.

"Saya memang sampaikan, kalau kalian berkhianat tidak lakukan amanat, saya akan pecat dan pidanakan kalian. Saya ancam," ujar Ahok saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Ahok menekankan kepada anak buahnya untuk berjuang ekstra khusus pada bagian tambahan kontribusi. Dia mengingatkan bahwa tambahan kontribusi ini tidak boleh turun dari 15 persen.

"(Ancaman itu) khusus soal kontribusi karena itu bagian yang paling memungkinkan untuk dikhianati," ujar Ahok.

Pekan lalu, Tuti juga menceritakan adanya perintah dari Ahok untuk mempertahankan nilai tambahan kontribusi. Tuti bercerita, dia langsung melapor kepada Ahok seusai menerima usulan penurunan tambahan kontribusi dalam raperda reklamasi oleh Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik.

Tuti mengatakan, saat itulah Basuki atau Ahok membuat disposisi dengan menulis kata-kata "Gila". Tuti mengatakan, Ahok juga berpesan kepadanya untuk sekuat tenaga mempertahankan tambahan kontribusi 15 persen dikali NJOP dikali luas lahan yang dibuat dalam rapat pembahasan bersama Balegda DPRD DKI.

"Pak Gubernur tidak setuju dan memberikan disposisi. Disposisinya itu ditulis, 'Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi'. Beliau bilang ke saya, 'Hati-hati jangan sampai kecolongan'. Artinya, tambahan kontribusi jangan sampai turun," ujar Tuti.

Sebelumnya, Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta.