Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta punya niat menghapus tambahan kontribusi dalam draf Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

 

Ahok menceritakan, jelang rapat Paripurna untuk membahas draf RTRKSP, ia didatangi Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuti Kusumawati. Saat itu, Tuti melapor kalau tambahan kontribusi bakal diatur dalam Peraturan Gubernur.

 

"Kata bu Tuti, pak Taufik mengatakan pak Gubernur sudah setuju. Marah saya," ujar Ahok saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

 

Mantan Bupati Belitung Timur itu bilang tidak pernah menyarankan tambahan kontribusi diatur dalam Pergub. Dia menduga, hal itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan tambahan kontribusi 15 persen.

 

"Saya menarik kesimpulan, ada niat menghilangkan 15 persen," tegas Ahok.


Baca:Ahok: Saya Tidak Terlalu Percaya dengan Sekda DKI

 

Dugaan itu makin kuat lantaran Pergub yang dimaksud tidak disediakan oleh Sekretaris Daerah DKI SAefullah. Ahok menduga Pergub baru akan ada jika dia sudah cuti Pilkada DKI 2017 atau sudah tidak menjabat.

 

Lantaran itu, ia meminta Tuti menyampaikan (ke DPRD) kalau dirinya tidak mau tambahan kontribusi diatur dalam Pergub.

 

"Makanya saya enggak mau, kalau mau di Pergub pun saya mau saat hari paripurna pergub sudah jadi. Tapi enggak ada juga, karena Pergubnya enggak ada, makanya deadlock," ujar Ahok.

 



Ahok tidak bisa memastikan mengapa pembahasan raperda di DPRD DKI tidak pernah paripurna. Padahal, jika raperda disahkan, tahun 2016 Pemda DKI bisa mendapat keuntungan mencapai Rp 48 triliun berdasarkan penghitungan dari pihaknya.

 

Diketahui, proses pembahasan raperda berjalan lamban karena paripurna DPRD DKI tidak pernah kuorum. Dit engah proses tersebut Sanusi menerima suap Rp 2,5 miliar dari Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta asistennya Trinanda Prihantoro. Pembahasan raperda dipimpin oleh Taufik kakak kandung terdakwa Sanusi.

 

Ariesman dinyatakan terbukti menyuap Sanusi dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara, sedangkan Trinanda dipidana penjara 2,5 tahun. Ahok merasa kecewa dengan pengembang yang menyuap Sanusi untuk mengurangi kontribusi tambahan serta mempercepat pembahasan raperda. Sebab, dalam pertemuan dengan Ahok saat dirinya masih wagub para pengembang menyatakan tidak keberatan dengan kontribusi tambahan.

 

"Kalau benar mereka mau nusuk saya dari belakang," ujar Ahok.


Baca:Ahok: Semua Pengembang Setujui Kontribusi 15% untuk DKI


Ahok mengingatkan, proses reklamasi Pantai Utara Jakarta dimulai sejak tahun 1995 sesua Keppres No 52/1995 serta Perda No 8/1995. Dua beleid tersebut telah mengamanatkan kontribusi tambahan namun tidak menyebut angka. Ahok menggunakan diskresi untuk menetapkan angka 15%.

 

Menurutnya, besaran kontribusi 15% lebih tepat diatur dalam perda bukan ‎pergub. Dirinya khawatir jika nanti tidak menjabat Gubernur DKI atau dirinya sedang cuti ada yang memainkan angka 15% melalui pergub.

 

"Kalau perdanya keluar saya langsung keluarkan pergub, selesai," kata Ahok.

 

Selain Ahok, jaksa KPK juga menghadirkan staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja sebagai saksi untuk Sanusi. Dalam proses sidang Ariesman, jaksa KPK meemutar rekaman percakapan Sunny dengan Sanusi berkaitan dengan lambannya proses pengesahan raperda. Namun, Sunny membantah percakapan tersebut menyinggung adanya aliran dana untuk mempercepat pembahasan.


 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ibusi-tambahan

---

Kumpulan Berita Terkait KPK TANGKAP LEGISLATOR DKI :

- Ahok: Balegda DPRD Niat Hapus Kontribusi Tambahan

- Ahok Pastikan Sunny Tak Pernah Ikut Campur Bahasan Kontribusi Reklamasi

- Soal Reklamasi, Ahok: Masa Emas Ditukar Perunggu