JAKARTA - Calon gubernur DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno, mengatakan Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya memberi contoh ke daerah lain terkait laporan keuangan yang transparan dan kredibel.

Namun sebaliknya, fakta yang terjadi di tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangannya.

Sandiaga mengatakan, jika terpilih kelak, ia akan menjadikan predikat laporan keuangan menjadi salah satu prioritas di 100 hari pertama kerja.

"Di 2017, buku kita itu, atau laporan keuangan dari DKI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena sudah 3 tahun kita wajar dengan pengecualian. Sebenarnya sayang, karena ini ibu kota, tidak memberikan inspirasi pada daerah lain, sementara banyak yang bagus," kata Sandi dalam Diskusi Redbons di Kantor Redaksi Okezone, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2016).

Hal utama yang menyebabkan Pemprov DKI diganjar rapor merah, menurutnya, adalah soal penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang belum kredibel. Oleh karena itu, ia mengatakan DKI perlu membuka sistem keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel.

"Nah, ini sebagai akuntan saya mengerti mengenai itu, dan saya akan selesaikan di 100 hari pertama," imbuhnya.

Menurutnya, kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola anggaran akan bisa terserap dengan baik masih diragukan. Hal itu terbukti dengan predikat mengenai laporan keuangan yang dalam tiga tahun terakhir mendapat WDP.

"Kemampuan pengelolaan keuangan itu, oleh Pak Gubernur dan Pemprov, itu sangat minim. Itu dibutuhkan seorang yang menjadi pimpinan yang bisa betul-betul mengerti bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana menciptakan laporan keuangan yang kredibel dan bisa diterima oleh auditor," jelas Sandi.

Sementara menjelang pendaftaran calon gubernur DKI pada 19-21 September, pasangan Sandi belum ditentukan. Sejauh ini ada tiga nama yang santer terdengar, yakni Sekda DKI Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, serta Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

(sumber: http://news.okezone.com/read/2016/09...-pengecualian)