Medan | Jurnal Asia
Pemberlakuan tarif parkir di beberapa kawasan pemakamam Tionghoa dan Vihara, sebesar Rp5 Ribu s/d Rp10 ribu per kendaraan dinilai tidak etis oleh sejumlah masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang datang bukan untuk melakukan bisnis ataupun liburan, melainkan untuk melakukan sembahyang.

Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu menjadi ajang pungutan liar (pungli). Seperti diakui warga Sekip Baru Medan, Yuvy Limbong keti­­ka melakukan ziarah kubur ke pe­­makaman Yayasan Budi Mur­ni Galang. Ia menyebut untuk pember­­lakuan uang parkir memang tidak dite­tapkan. Tetapi bagi peziarah, selalu diminta tarif parkir minimal Rp5.000 per kendaraan oleh pemuda setem­­pat.

“Kalau tarif parkir resmi kan hanya sekitar Rp3.000 dan itu ber­­laku di kawasan tertentu. Se­ta­­hu saya, tidak ada peraturan me­netapkan tarif parkir di daerah per­­kuburan. Berapapun tarif diber­lakukan sebenarnya tidak sesuai dan tidak etis,” katanya kepada Jurnal Asia, Selasa (29/3).

Jika dibandingkan tahun lalu, ma­ka tahun ini jauh lebih baik. Ka­­re­na tahun lalu, tarif parkir untuk ken­­­daraan pribadi sampai Rp50 ribu per mobil dan ini sangat meresahkan. Ia menambahkan, ada beberapa tem­pat pemakaman tidak dikenakan bia­­­ya parkir mi­salnya seperti di daerah Te­bing. “Kalau di Tebing sudah diurus oleh pihak Yayasan, jadi yang datang sudah bebas parkir,” tukasnya.

Senada dikatakan oleh salah satu tokoh Tionghoa di Medan, Berry CWT. Menurutnya, keamanan, ketertiban dan kenyamanan sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Apalagi, lan­jutnya, pendapatan pemerintah dae­rah pasti bertambah dengan ada­nya momen Cheng Beng mengingat banyak etnis Tionghoa yang pulang kampung ke daerah masing-masing.

“Yang pulang ke Indonesia khu­susnya Medan itu tidak sedikit jumlahnya, dan pasti itu menambah PAD. Dan mereka wajib dilindungi dari kutipan-kutipan pemuda setem­pat atau preman,” ujarnya.

Kutipan tersebut, tegas Berry CWT, harus dihilangkan, karena itu sangat menggangu ketenangan yang berziarah. Pemuda setempat tidak memiliki hak karena tanah itu milik yayasan, yang sudah memiliki izin khusus. Kondisi ketidaknyamanan itu sering terjadi di pemakaman Kedai Durian Deli Tua.

“Berbeda halnya jika pihak ya­­­yasan yang mengutip, karena itu dialokasikan untuk biaya ke­ber­sihan dan sebagainya. Itupun umat memberikan secara ikhlas. Pe­merintah dan pengelola yayasan ha­rus tegas, tidak boleh “preman” ma­suk ke wilayah,” tukasnya.

Segera Tindak Pungli
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen me­ngatakan penarikan tarif atau retribusi parkir di areal pemakaman, diluar ketentuan peraturan daerah (Perda) dinilai menyalahi, sehingga diminta segera ditindak.

“Kita minta tindak, karena kutip diluar Perda dinilai menyalahi,” kata Wong digedung DPRD Medan, Se­lasa (29/3) menanggapi adanya kutipan pada sejumlah pemakaman di acara Cheng Beng (sembahyang leluhur).

Untuk itulah, menurut politisi PDIP ini merasa keberatan atas tin­dakan cenderung mengganggu kenyamanan masyarakat menjalani ibadah. Karena, selain penarikan parkir di lokasi itu oleh sekelompok oknum tertentu, jelas bertentangan juga dampaknya ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pasalnya, tidak secara langsung menerima pema­sukan dari penarikan retribusi men­jadi pendapatan asli daerah (PAD).

Sikap yang sama ditegaskan, Hasyim SE selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, yang menilai tidak beralasan bagi sekelompok oknum tertentu untuk menarik parkir, tidak diatur dalam Perda. ”Ini harus ditertibkan, karena tarik retribusi di luar itu adalah pungli,” ucap Hasyim.

Dikatakan Hasyim kembali, masyarakat dapat melaporkan ke pihak keamanan agar menertibkan setiap kegiatan pungli di daerah pemakaman. Terutama pada pelaksanaan Cheng Beng, yang sudah pasti akan dikunjungi pihak-pihak berasal dari dalam dan luar negeri.

“Ciptakan keamanan, ketentraman dan menyamanan pada setiap kita. Upaya pemaksaan dengan mengutip tarif parkir tanpa kesepakatan diputuskan, sangat menjadi perhatian,” singgungnya. Ia juga menyebut masyarakat melaksanakan Cheng Beng dari luar negeri itu sangat berdampak positif, bagi daerah untuk kemajuan pembangunan di Kota Medan.

Polisi Cuma Target Pemerasan
Menanggapi masalah parkir liar, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menegaskan pihaknya menargetkan tindak pemerasan dilakukan preman terhadap warga, baik itu yang dilakukan juru parkir (jukir), maupun preman.

Hal ini dikatakan Mardiaz, menjawab pertanyaan wartawan mengenai persoalan jukir liar marak meresahkan masyarakat. “Target kami yang utama adalah pemerasan terhadap toko-toko, rumah-rumah yang dimintai oleh OKP, PS (Pemuda Setempat), dan lainnya. Kami tidak ngurusi jukir liarnya, tapi ketika jukir ini memaksa bayar di luar ketentuan itu yang diamankan petugas,” katanya.

Dirinya kembali menegaskan, agar masyarakat yang menjadi korban pemerasan agar tidak takut membuat laporan dan memberikan keterangan atas tindak pidana yang dialaminya. Mantan Kapolres Madina ini mengatakan hotline preman+6285381881993 perharinya menerima ratusan laporan pengaduan masyarakat.

“Namun ketika kita minta pemilik toko menjadi saksi mereka sering ketakutan. Dari hasil sms online yang paling banyak warga resah, akibat tidak adanya tarif resmi dipungut oleh jukir liar ini. Meskipun hanya Rp1000 s/d Rp 2000, masyarakat pengguna lahan parkir merasa resah akibat dipaksa bayar,” kata Mardiaz.

“Nah sekarang tinggal kami yang menuntut bantuan kawan-kawan wartawan, apabila ada menjumpai pemerasan dan pungutan paksa, seperti yang saya definisikan tadi agar melapor ke kami. Dijamin tim pemburu preman akan datang ke tempat anda, untuk melayani masyarakat yang merasa terganggu dan terancam,” tandasnya.(bowo/netty/iswandi)

Sumber

=============================================================================================================

Pengalaman saya hidup setahun lebih di kota medan hingga saat ini, tidak ada satupun jalan di kota medan yang bebas premanisme berkedok parkir liar, jumlah preman berkedok jukir liar di medan, bahkan lebih banyak dari jumlah pohon tepi jalan di medan, tarif parkir liar juga seenaknya, dan dipungut berkali kali oleh preman kedok jukir liar yg berbeda

Uniknya, khusus di jalan yang ada palang OKP/Ormas, justru paling banyak preman berkedok jukir liar di jalan tsb

Setelah bertanya ke Uncle Google mengenai preman berkedok parkir liar di medan, betapa banyak results yang saya dapat, bahkan terlalu banyak untuk di copy paste ke thread ini

beberapa di antaranya :



http://news.analisadaily.com/read/pa...146/2016/06/20

http://www.gosumut.com/berita/baca/2...ap-parkir-liar



https://www.youtube.com/channel/UCCk...jmpG9HI90PPhyw

http://www.dimedan.co/medan/parkir-l...an-pengunjung/

http://www.harianglobalnews.com/2015...wali-kota.html

Pola yang umum : Dimana ada OKP medan, pasti ada premanisme jukir liar

Terlihat jelas kalau kota medan itu dikuasai preman, bukan pemerintah, tidak ada namanya hukum di kota medan

saya sarankan anda sangat berhati hati bila mengunjungi kota medan, usahakan jangan tinggal terlalu lama

apabila anda terpaksa harus tinggal di kota medan dalam jangka lama, maka anda wajib punya deking untuk bertahan hidup di kota medan, berhubung preman medan juga pakai deking dalam memeras, merampok, menganiaya warga tak bersalah pagi, siang, malam

ingat baik baik

Mau selamat di kota medan dalam jangka lama, wajib punya deking, karena preman&kriminal medan semuanya juga pakai deking

Tidak ada satupun pelaku usaha di kota medan yang tidak membayar "pajak preman" ke OKP

Rasa sentimen dan tidak suka yang dulu ada di dalam hati saya kepada Cimed, perlahan namun pasti berubah menjadi rasa simpati dan kagum kepada Cimed, mereka dari kecil hidup seumur hidup bersama kaum biadab, yang benar benar ekstrem biadab nya, tapi mereka bisa bertahan dan sukses, luar biasa, saya salut kepada Cimed

Polisi Medan ? Hukum ? lupakan saja, tidak ada namanya penegak hukum di kota yang bernama Medan

Medan hanya aman waktu Kapoldasu Jenderal Sutanto, berdasarkan info yang saya dapat dari warga medan, dan masa masa itu sudah berlalu