liputan6.com - JakartaSituasi rapat kerja pemotongan anggaran dan tax amnesty antara Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR yang digelar semalam, sempat memanas saat menetapkan kesimpulan terakhir. Sri Mulyani bahkan melontarkan penegasan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bersih dari segala bentuk praktik permainan anggaran. 



Ketegangan muncul ketika Komisi XI mengusulkan kepada Sri Mulyani terkait rencana pembangunan atau proposal atau aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah (pemda) yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Anggota Komisi XI DPR RI kepada Kemenkeu. 

Komisi XI meminta kepada Menkeu untuk mengkomunikasikan kepada anggota dari dapil tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Sebab dalam Undang-undang (UU) MD3, bahwa DPR harus memperjuangkan program pembangunan dapil kepada pemerintah, dalam hal ini Menkeu.

Perdebatan untuk usulan tersebut terjadi antara Anggota Komisi XI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Edison Betaubun dan Sri Mulyani. Edision berkeinginan kuat dapat berkontribusi besar kepada dapilnya untuk mengkomunikasikan program pembangunan kepada pemerintah. 

Kemudian anggota dewan dengan pemenangan dapil Maluku ini tak henti-hentinya memberondong Sri Mulyani dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya keterlibatan Kemenkeu tentang penetapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), terutama terkait pembangunan daerah. 



"Apakah Kemenkeu tidak terlibat dalam penetapan anggaran belanja K/L terkait pembangunan daerah?," tanya Edison di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016) malam. 

Pertanyaan ini langsung dijawab Sri Mulyani tanpa ragu. "Kami menetapkan dari sisi pagu anggaran besarnya saja. Kalau berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan detailnya, mereka (K/L) membahas dengan Komisinya masing-masing di DPR. Kami punya list-nya, tapi tidak membahasnya dengan mereka," timpal Sri Mulyani. 

"Tapi kalau Presiden meminta dilakukan efisiensi, kami mampu memotongnya. Tapi kalau pembahasan, tidak. Makanya kalau ada anak buah yang melakukan pembahasan, kami malah curiga," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Tanpa mau mengulur waktu, Edison kembali menghadang Sri Mulyani dengan sebuah peringatan. "Saya minta Menkeu untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap aparat pemerintah termasuk dalam pembahasan anggaran," pintanya dengan nada tinggi. 



"Karena di Komisi ada K/L yang anggaran untuk proyek besar sampai ratusan miliaran rupiah, tapi yang disetor cuma puluhan miliar. Kok bisa disetujui anggaran itu (di Komisi). Ada apa di balik ini," katanya. 

Sri Mulyani langsung menjawab pernyataan tersebut dengan nada bicara tegas. "Pak Edison, kalau punya nama staf saya siapa yang melakukan, beri tahu saya. Hari ini juga akan saya copot," ucapnya. 

Edison kemudian menimpali lagi jawaban Sri Mulyani. "Saya tidak punya data tentang itu. Tapi saya mengingatkan karena Anda baru kembali menjadi Menkeu dan Anda juga harus mengawasi di Banggar DPR," cetusnya dan ketegangan dalam rapat mereda. 

Sri Mulyani mengaku akan menjaga kredibilitasnya sebagai Bendahara Negara dan meminta Komisi XI untuk ikut menjaga reputasi maupun integritas Kemenkeu. 

"Bapak dan Ibu di Komisi XI membutuhkan Menkeu yang kredibel kan. Kalau Menkeunya sudah bawa-bawa proyek, repot. Komisi XI juga tolong jaga reputasi dan integritas Kemenkeu, karena kalau sampai core-nya damage, bukan cuma satu dua orang di Kemenkeu masuk penjara, tapi soal institusi Kemenkeu juga," harapnya. (Fik/Ndw)

Sumurnya Gan

menurut ane kalo semua pemimpin2 kepemerintahan seperti ibu SMI ane yakin koruptor berkurang dan ekonomi kita stabil.