Merdeka.com - Politikus Golkar M Misbakhun mengusulkan sejumlah langkah yang bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Sebab, ketidaktahuan tentang Tax Amnesty telah menciptakan opini negatif terhadap kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu.

"Selama ini, wacana Tax Amnesty diintervensi opini orang yang belum baca UU Tax Amnesty itu sendiri. Dari viral di media, bisa ketahuan bahwa rata-rata yang memberi opini ternyata belum baca dan belum tahu isinya, lalu sok mengerti dan menafsirkan sendiri. Artinya ini perlu penjelasan lebih detil dalam sosialisasi," kata Misbakhun, Jakarta, Rabu (31/8).

Misbakhun berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI). Dia mengaku sudah melakukan studi dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk elite di pemerintahan. Ternyata, kata dia, ada persoalan-persoalan mendasar yang harus dituntaskan pemerintah dalam menerapkan Tax Amnesty.

Misbakhun yang juga Anggota Komisi XI DPR ini berpendapat, sosialisasi Tax Amnesty masih kurang mengena kepada masyarakat. Program Tax Amnesty yang seharusnya bermanfaat besar, justru dipelintir oleh pihak-pihak yang sebenarnya tak mengerti. Akibatnya, kata dia, ketika informasi yang salah itu menyebar di masyarakat, maka Tax Amnesty pun dianggap sebagai hal negatif.

Kedua, lanjut dia, perlunya keteladanan dalam penerapan Tax Amnesty sehingga masyarakat mengikutinya. Misbakhun lantas mencontohkan langkah Presiden Joko Widodo menginisiasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pada tahun lalu. Kala itu, langkah Jokowi langsung diikuti elite parlemen, menteri, serta pejabat lainnya agar menyelesaikan SPT tepat waktu.

Misbakhun menegaskan, keteladanan juga akan membuktikan kepada masyarakat yang selama ini merasa takut menganggap Tax Amnesty adalah semacam jebakan batman. Ia mengingatkan, tujuan Tax Amnesty agar basis pajak nasional lebih besar.

"Kalau tax base lebih besar, ke depan tarif pajak bisa ditekan lebih rendah," tegasnya.

Oleh karena itu, Misbakhun menyarankan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendorong adanya keteladanan.

"Saya usul, apakah mungkin Ibu Sri Mulyani mendorong strategi keteladanan ini dilakukan oleh profile penting republik ini," cetusnya.

Yang ketiga, Misbakhun juga mengingatkan jajaran Ditjen Pajak untuk lebih hati-hati menjawab pertanyaan masyarakat tentang Tax Amnesty. Ia menyarankan agar Ditjen Pajak menyusun buku manual untuk menginventarisasi seluruh permasalahan yang ditemui, sekaligus menyediakan jawabannya.

"Jadi manual book ini sebagai panduan. Jawabannya harus sama untuk seluruh aparat. Buku itu harus seragam dan didistribusikan ke seluruh Indonesia," jelasnya.

Yang keempat, Misbakhun juga meminta agar Sri Mulyani menunjuk seorang juru bicara definitif menyangkut isu Tax Amnesty. Hal itu berguna agar ada sosok satu pintu bagi Pemerintah untuk menjelaskan Tax Amnesty, khususnya di hadapan media massa. Strategi komunikasi Kementerian Keuangan juga diubah dengan tak sekedar bersifat reaktif.

"Kampanye ke media massa juga jangan berhenti. Jangan bereaksi ketika ada isu viral saja. Kita harus drive isunya. Maka harus ada strategi komunikasi medianya," tutup Misbakhun.

http://m.merdeka.com/politik/kepada-...x-amnesty.html

Diintervensi opini orang yang belum baca UU Tax Amnesty, dikipasi haters dimuat media