JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menyatakan, wajib pajak jenis pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar wajib membayar tagihanya sebelum tahun 2015.

Tahun 2015 adalah tahun diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun, Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan maksimal Rp 1 miliar.

"Jika objek pajak PBB-P2 dengan nilai NJOP di bawah Rp 1 miliar mempunyai tunggakan sampai dengan tahun 2015 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka wajib pajak tetap harus membayar," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo, melalui keterangan tertulis, Selasa (30/8/2016).

Menurut Agus, jika tidak dibayarkan, akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila dalam tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran PBB-P2, maka akan dilakukan penangguhan penerbitan SPPT PBB-P2," ujar Agus.

Dasar kebijakan pembebasan PBB-P2 atas rumah, rumah susun, rumah susun sederhana milik dengan NJOP sampai dengan maksimal Rp 1 miliar adalah dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi.

Aturan itu tidak berlaku untuk rumah yang ada di dalam perumahan, cluster, ataupun apartemen.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp

Warga daerah lain pasti ngiler dengan kebijakan ini, sabar aja barangkali ini bisa jadi trigger buat daerah lain untuk melakukan hal yg sama, seperti kebijakan pembebasan BPHTB untuk sertifikasi asset dibawah 2 M