Pilgub DKI Jakarta
Rekam Jejak Ahok sebagai Politisi 'Kutu Loncat' Harus Jadi Perhatian PDIP'
Jumat, 26 Agustus 2016 08:04 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai PDI Perjuangan merupakan partai doktrin, bukan tipologi parpol kepentingan atau pragmatis.
Menurutnya, PDI Perjuangan tentu berbeda dengan partai lain, partai bukan hanya sebagai tandu politik dan fasilitator menjadi kepala daerah.
PDI Perjuangan tentu punya pakem tersendiri dalam mengusung seorang calon kepala daerah.

Sehingga ada beberapa alasan menggapa PDI Perjuangan tidak akan memilih Gubernur Ahok untuk diusung pada pilkada DKI 2017.
"Pertama, PDIP sangat memperhatikan betul soal loyalitas, Gubernur Ahok adalah politisi kutu loncat, beberapa kali pernah meninggalkan parpol yang mengusungnya jadi Bupati dan Gubernur, politisi pragmatis, memperjuangkan reklamasi dan terkesan membela pemilik modal," kata Pangi melalui keterangan tertulis, Jumat (26/8/2016).
"Gubernur Ahok in-konsisten, padahal pada ajang Pilgub DKI Jakarta 2012 meminta petahana untuk cuti, sementara saat ini sikapnya tidak sebangun, Gubernur Ahok enggan cuti. Sikap yang selama ini tampak in-konsisten, pada beberapa kasus dapat mengurangi kepercayaan publik (dis-trust) terhadap sosok Gubernur Ahok," kata Pangi lagi.
Kemudian kalau diperhatikan, Pangi melihat PDI Perjuangan juga bisa dikemudian hari dikhianati. Bukankah tradisi politik PDI Perjuangan bahwa kader itu ‘petugas partai’, sehingga prasyarat kader PDI Perjuangan ialah kader intelektual ideologis, menuntut sebuah loyalitas tingkat tinggi, kader yang bukan mencla-mencle, berani beda karena prinsip, nurani dan logika.

"Kedua, tentu PDIP tidak mau akhir ceritanya tragis, pikiran ekstrem bagaimana kalau kemudian PDIP ditinggal presiden Jokowi, sekarang saja sudah ada sinyal presiden main mata dengan Golkar, gubernur Ahok sudah pernah merecoki Golkar dan Gerindra. Kalau tidak terbendungnya popularitas dan elektibilitas gubernur Ahok, maka skema presiden Jokowi berpasangan dengan Ahok pada pilpres 2019, itu alasan yang cukup logis," paparnya.
Ketiga, lanjut Pangi, tingginya penolakan publik terhadap pencalonan gubernur Ahok di Jakarta, di mana-mana nampak spanduk menolak gubernur Ahok karena akumulasi kekecewaan publik, tak mampu menyegarkan antusiasme publik, gagal memompa pemerintah kearah yang lebih baik.
Rendahnya daya serapan anggaran APBD DKI hanya 43 triliun, angka kemiskinan naik menjadi 15.630 orang, gagal menyiapkan perumahan murah bagi warganya, kurang menunjukkan etika, moral dan berbicara kasar se-suka hati, pengusuran semena-mena namun mendukung reklamasi.

Parpol selayaknya punya channel tinggi, lihai membaca sinyal penolakan tersebut. Parpol yang representatif dan artikulatif terhadap apa yang menjadi kehendak rakyat.
"Derasnya tensi penolakan dan ketidaksukaan terhadap gubernur Ahok dari kader akar rumput (grass root), bukan membalikkan realitas dan alasan yang mengada-ngada. Dilihat secara luas, parpol sebagai suprastruktur politik sudah selayaknya merepresentasikan kehendak publik," tuturnya.
"PDIP memiliki kader yang sudah jelas-jelas tak diragukan lagi kesetian, kapabilitas dan all out habis membela PDIP dan rakyat, tinggal partai mempertahankan adat istiadat politik terkait pembacaan logika meritokrasi di tubuh partai. Mengapa PDIP harus mengusung Ahok, padahal saat yang sama PDIP jelas-jelas punya kader terbaik? Itu pertanyaan retoris yang logis," ujarnya.

http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/08/26/rekam-jejak-ahok-sebagai-politisi-kutu-loncat-harus-jadi-perhatian-pdip?page=2

Masihkah Mbok Mega tuli & buta terhadap reaksi penolakan besar - besaran & luas masyarakat di akar rumput ?