Presiden Jokowi diminta fokus memenuhi janji-janji kampanyenya ketimbang sibuk memikirkan Pilpres 2019. Jokowi juga perlu menjadi dirinya sendiri untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

"Kalau saya melihat memang Pak Jokowi itu bagaimana beliau menjadi dirinya sendiri, itu yang pokok. Menjadi dirinya sendiri dalam pengertian tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik sekelilingnya, entah itu PDIP dan Megawati selaku basis politiknya, maupun dari partai koalisi pendukungnya. Nah koalisi pendukung ini kan ada dua, koalisi pendukung pada awal Pilpres dan koalisi belakangan PAN dan Golkar," kata Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Syamsuddin Haris, kepada detikcom, Jumat (26/8/2016).

Karena banyaknya kepentingan dari orang-orang di sekelilingnya, penting bagi Jokowi agar menjadi dirinya sendiri. "Beliau Presiden, mestinya bisa dirinya sendiri secara politik, istilah saya jadi presiden yang benar-benar presidensiil. Tunduknya kepada konstitusi bukan kepada siapa pun," kata Syamsuddin.

Jokowi adalah fenomena Pilpres 2014 lalu dengan janji-janji perubahannya. Visi-misinya tentang nawacita harus benar-benar direalisasikan.


"Yang kedua beliau mesti konsisten dengan komitmen perubahannya, visinya tentang nawacita, mesti konsisten dengan itu. Sehingga penilaian kinerja menteri juga didasarkan pada itu juga. Sejauh mana pembantu-pembantunya di kabinet makin mendekatkan diri dengan sisi nawacita itu," kata Syamsuddin.

"Nah yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana beliau memenuhi janji-janji politik selama pemilu untuk terwujudnya kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran dan lainnya sebagainya," imbuh Syamsuddin.

Di tengah upaya memenuhi janji-janji kampanyenya itu, konon Jokowi mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2019. Hal itu jelas terlihat setelah ia menerima deklarasi Golkar mendukung pencapresannya beberapa waktu lalu. Menurut Syamsuddin sah-sah saja Jokowi mulai mempersiapkan diri menghadapi periode kedua, meskipun sebenarnya terkesan terburu-buru.

"Ya sah-sah saja, walaupun mestinya ya belum. Kenapa? Sebab agenda pemerintahan untuk mewujudkan nawacita belum sepenuhnya berjalan. Contohnya infrastruktur itu kan mesti sungguh-sungguh dikawal sebagai komitmen pembangunan infrastruktur itu tidak kemudian membebani APBN dan negara. Karena sudah mulai muncul banyak keluhan akibat pemotongan dana kementerian. Intinya masih banyak PR," pungkasnya

http://news.detik.com/berita/3284209...894.1470015475

JOKOWI ADALAH KITA