Pensylvania- Siapa yang melakukan uji coba kudeta di Turki 16 Juli 2016 lalu? Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengalamatkan kepada Fethullah Gulen, ulama kharismatik Turki yang sejak 1999 tinggal di Amerika, sebagai dalangnya. Namun, Gulen membantah keras. Gulen menilai kudeta ini adalah permainan, yang sistematis ingin menghabisi gerakan Hizmet yang ia inisiasi.

Gulen meminta masyarakat Turki dan dunia internasional untuk menggunakan logika dengan jernih terkait dengan uji coba kudeta yang dinyatakan gagal itu. "Semua media internasional dan intelijen-intelijen sudah tahu bahwa kudeta ini adalah mainan," kata Gulen saat diwawancarai selama 40 menit di kamp tempat ia tinggal di Kamp Golden Generation, Worship and Retreat Centre (GGWRC) di pedesaan di Pensylvannia, Amerika Serikat, Minggu (21/8/2016).

Terkait dengan kudeta yang menewaskan banyak orang dan berujung pada penangkapan ribuan orang oleh Erdogan, Gulen sebenarnya tidak mau bicara panjang. Bukan kali ini saja ia dituduh. Setiap ada kudeta, Gulen yang memiliki jutaan pengikut ini selalu dituding. Kudeta kali ini, Gulen juga menjadi kambing hitam. "Ada teman kita yang menceritakan bahwa pada malam saat mereka merencanakan kudeta, ada skenario agar tentara membawa senjata dan menembaki masyarakat agar beritanya menjadi besar," kata Erdogan.

Mengapa isu kudeta ini dimunculkan? Menurut Erdogan, ini dilakukan sebagai upaya nekat karena selama ini Erdogan tidak bisa menghabisi Hizmet yang memang sudah ia rencanakan sejak 17 tahun lalu. "Selama ini Erdogan sebut kelompok pelaku Hizmet adalah kelompok teroris. Namun masyarakat tidak merespons tudingan ini, karena gerakan Hezmat ini hanya gerakan sosial dan pendidikan, tidak ada senjata. Dengan kudeta berdarah ini, masyarakat dicoba diyakinkan dengan tudingan bahwa gerakan Hezmat merupakan gerakan teroris dan saya dituding di belakangnya," kata Erdogan dengan tutur kata yang landai.

Gerakan Hizmet merupakan gerakan pelayanan yang dilakukan para pengikut Gulen yang terinspirasi oleh seruan Gulen sejak 1970-an. Gerakan Hizmet adalah gerakan swadaya masyarakat yang fokus kepada pendidikan, sosial, dan ilmu pengetahuan, bukan politik. Para pengikut Gulen mendirikan ribuan sekolah di Turki dan 170 negara, termasuk di Indonesia. Semua lembaga pendidikan dan RS yang mereka bangun adalah milik mereka sendiri, bukan milik Gulen. Gulen juga tidak mendapatkan uang apa pun dari lembaga maupun perusahaan-perusahaan yang didirikan pengikutnya.

Sebelum kudeta terjadi, menurut Gulen, Erdogan sudah menuding Hezmat sebagai kelompok teroris sebagai untuk menutupi dugaan kuat kasus korupsi yang dilakukannya. Namun tudingan teroris ini tidak berhasil menutupi dugaan kasus korupsi Erdogan, meski saat ini perkembangan hukum kasus korupsi ini tidak jelas juntrungannya. Bahkan, pengadilan Turki malah memvonis Gulen dengan hukuman seumur hidup tanpa alasan dan bukti yang jelas.

Seusai kudeta, Erdogan saat ini sudah mulai mengganti banyak jenderal yang memiliki jabatan tinggi di militer. Semua tentara yang selama ini berpihak pada Gulen disingkirkan dan bahkan ditangkap dan dipenjara dengan tudingan terlibat kudeta. "Sebelum kudeta, Erdogan tidak berani ganti mereka, karena tidak punya alasan. Dengan penggantian pejabat-pejabat militer, Erdogan mengontrol militer lebih kuat dan menyerang gerakan Hezmat dengan lebih dahsyat," jelas ulama yang hafidz Al Quran dan Al Hadits ini.

Apa yang dilakukan Erdogan terhadap dirinya, Gulen menilai hal ini sebagai cara-cara untuk menghilangkan Hezmat sejak 17 tahun lalu. "Kami tidak mau menyebut Erdogan sebagai amirul mukminin, sehingga dia marah," kata Gulen. Erdogan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party/AKP) pada 1998 dan kemudian dia memenangkan Pemilu dan menjadi Perdana Menteri selama dua periode. Begitu periodenya habis, Erdogan mengubah konstitusi Turki yang mengubah Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena ia mau mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya tiga tahun lalu, Erdogan terpilih menjadi presiden, meski ada pihak yang menyatakan banyak kecurangan dalam Pemilu.

Masih banyak rumor yang beredar terkait kudeta Turki, termasuk isu bahwa Dogu Perincek, seorang pimpinan partai komunis yang dekat dengan jenderal militer sekuler, yang memprovokasi kudeta ini. Dogu Perincek menghasut militer-militer yang merupakan simpatisan Gulen, termasuk panglima militer Jenderal Hulusi Akar, sehingga mau ikut dalam gerakan kudeta. Namun, apakah rumor ini benar, belum diketahui. Yang jelas, pejabat-pejabat militer yang selama ini mendukung Gulen akhirnya diganti dan ditangkap, termasuk Hulusi.

Yang jelas, Gulen sebelumnya sudah mengatakan untuk mencari tahu kudeta 16 Juli itu sebenarnya, sebaiknya dibuat tim investigasi internasional yang independen. Kalau memang hasil investigasi tim internasional itu memiliki bukti dirinya terlibat, Gulen yang sudah 17 tahun tinggal di Amerika dan tidak terlibat dalam politik praktis di Turki, siap digantung. Gulen sudah tidak percaya dengan lembaga pengadilan di Turki, karena sudah dikendalikan Erdogan. Dia juga percaya bahwa Erdogan di balik skenario kudeta ini.

Saat ditanya tentang Hulusi Askar, Gulen sendiri tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan, meski disebut-sebut sebagai pengikut Gulen. "Saya tidak tahu dia, dan tidak pernah ketemu dia. Saya hanya tahu dari berita di media-media," kata Gulen. Lagi pula, kalau dia disebut pengikut Gulen bisa saja, karena pengikut Gulen tidak memiliki kartu anggota. Gulen tidak memiliki organisasi apa pun. Dia hanya menjadi inspirasi para pengikutnya dalam gerakan Hezmat di bidang pendidikan, sosial, dan ilmu pengetahuan.

Sebagai catatan, militer Turki sebenarnya lebih banyak dikuasai oleh jenderal-jenderal sekuler. Jenderal yang relijius dan melaksanakan syariat Islam seperti melaksanakan salat, hanya sedikit dan itu resisten untuk ditendang dari jabatannya. Rumor selama ini, kata Gulen, memang Jenderal Hulusi melaksanakan salat, sehingga wajar kalau kemudian dia disingkirkan.

Pensylvannia - Dituding sebagai dalang percobaan kudeta pada 16 Juli 2016 lalu oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ulama kharismatik Turki Fethullah Gulen membantah keras. Dia menyebut Erdogan sudah lama tidak suka terhadap dirinya sejak lama. Gulen menceritakan kejadian 17 tahun lalu saat dirinya didatangi Erdogan di Istanbul.

Pada tahun 1998 itu, Erdogan meminta saran dirinya untuk mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party). Gulen menyambut baik keinginan Erdogan saat itu, asal menjadi partai Islam yang benar. "Jadi, dia sudah marah dari dulu sejak 17 tahun lalu," kata Gulen saat ditemui di tempat tinggalnya di Kamp Golden Generation, Worship and Retreat Centre (GGWRC) di Pensylvannia, Amerika Serikat, Minggu (21/8/2016).

Tapi ternyata Erdogan memiliki keinginan lain. Dia ingin dirinya disebut sebagai amirul mukminin dan semua pengikut Gulen yang memang saat itu sudah melakukan gerakan-gerakan pelayanan yang disebut 'hezmat' menyebut hal yang sama. Namun Gulen tidak mau menyebut Erdogan sebagai amirul mukminin. "Seusai pertemuan dengan saya, Erdogan menceritakan kepada temannya bahwa Hezmat harus dihabisi lebih dulu. Ini yang cerita temannya itu kepada saya," kata Gulen.

Karena itulah, dengan kekuasaannya Erdogan berupaya terus menyingkirkan Gulen dan gerakan Hezmat yang telah berjalan sejak 1970-an itu. Sebelum kudeta terjadi, kata Gulen, Erdogan telah menyebut Hezmat sebagai gerakan terorisme sebagai upaya untuk menutupi dugaan kasus korupsi yang dilakukannya. Menurut Gulen, kebencian Erdogan terhadap gerakan Hezmat dalam taraf yang sangat parah. "Bahkan sepertinya tak ada RS yang bisa menyembuhkannya," ujar Gulen.

Karena itu, pasca kudeta Erdogan menuding Gulen sebagai dalang kudeta berdarah itu. Erdogan juga menangkapi para pengikut Gulen dan memenjarakannya. Buku-buku Gulen dilarang beredar. Media-media yang dibangun pengikut Gulen pun diberangus. Sungguh Turki menjadi negara yang memprihatinkan.

Kegiatan-kegiatan pengikut Gulen di luar negeri juga disoal Erdogan. Pemerintah Turki telah mengirimkan permintaan ke negara-negara lain agar menutup sekolah-sekolah yang dikelola pengikut Gulen, termasuk di Indonesia. Namun, pemerintahan negara-negara tersebut, termasuk Indonesia menolak permintaan itu.