TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi tanah secara besar-besaran. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, terutama di pedesaan.

"Saya sudah memberikan target pada Menteri BPN agar pensertifikatan tanah dilakukan dalam jumlah besar-besaran," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang reforma agraria, Rabu, 24 Agustus 2016, di Istana Negara, Jakarta.

Rapat pembahasan reforma agraria itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Jokowi mengakui waktu dan biaya yang diperlukan dalam sertifikasi tanah cukup besar. Namun, dia meyakini jika sertifikasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maka sertifikasi bisa dipercepat.

"Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi, tetapi setiap tahun kita tambah-tambah-tambah, sehingga paling tidak kalau bisa pensertifikatan lima juta sertifikat per tahun, itu sudah sesuatu lompatan yang sangat besar," kata Jokowi.

Persoalan lain dalam sertifikasi tanah, kata Jokowi, adalah masih ada kekurangan juru ukur. Karena itu, dia minta Menteri Agraria/Kepala BPN mencari terobosan sehingga pekerjaan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik.

Dia mengatakan sertifikasi ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan akses rakyat terhadap tanah dan penguasaan tanah di pedesaan yang masih menjadi persoalan hingga saat ini. Sebagian besar petani di desa, kata Jokowi, adalah buruh tani yang tidak punya lahan, dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar per orang. "Dua kategori petani ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tingkat pendapatan yang rendah membuat buruh tani dan petani gurem sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan. Selain itu, pendapatan rendah mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota.

"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpagan ekonomi, khususnya di pedesaan," kata Jokowi.

Dia mengatakan laporan survei terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan di pedesaan perlu mendapatkan perhatian. "Untuk itu, kami akan konsentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan," kata Jokowi.

Selain memberikan akses terhadap tanah, ia mengatakan pendekatan yang lain adalah percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat.

https://m.tempo.co/read/news/2016/08...-besar-besaran

Lebih penting lagi pangkas biaya sertifikasi tanah seperti BPHTB, klo bisa seperti DKI cukup 300 ribu dan bebas BPHTB untuk nilai tertentu, pasti masyarakat juga akan berbondong-bondong urus sertifikat tanahnya