Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merilis Paket Ekonomi Jilid XIII. Paket ekonomi berisi tentang penyederhanaan izin membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah murah.

Namun izin ini hanya berlaku untuk pembangunan di atas lahan seluas 5 hektar saja.

"Ini hanya berlaku buat pembangunan rumah yang maksimum 5 hektar kompleksnya. Kalau lebih dari 5 hektar nggak seperti ini, prosedurnya tetap lebih panjang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Adapun penyederhanaan izin ini mencakup jumlah dan jangka waktu izin. Untuk jumlah izin dipangkas dari 33 menjadi 11 izin, sedagkan jangka waktu dipangkas dari sebelumnya antara 769-981 hari menjadi 44 hari saja.

Darmin mengatakan, dengan adanya pemangkasan waktu dan jumlah perizinan, maka biaya untuk pengurusan perizinan dapat turun signifikan sampai 70%.

"Hasilnya, yang tadinya 33 izin, turun jadi 11. Yang tadinya perlu waktu 769-981 hari untuk mengurus proses perizinan dan rekomendasinya, sekarang turun jadi 44 hari saja. Sehingga biayanya untuk mengurus biaya perizinan turun sebanyak 70%. Jadi memang perubahannya cukup signifikan," tutur dia.

Dengan adanya paket ekonomi yang baru ini, maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi dan angka backlog perumahan turun. Namun, Darmin mengaku belum dapat memastikan berapa banyak angka backlog yang bisa dikurangi, mengingat kemampuam MBR dalam melakukan penghunian rumah juga harus dilihat, karena harga rumah yang juga tergantung dari lokasi rumah tersebut.

"Saya susah juga kalau terhadap rumahnya. Karena harga rumah kan ditentukan oleh lokasinya juga. Tapi biaya perizinan turun sampai 70%. Waktunya yang tadinya sekian tahun, turun jadi 44 hari, mestinya signifikan turun (angka backlog). Walaupun kalau ditanya berapa, ya kalau harga tanahnya 1 juta satu meter beda dengan yang 400 ribu (per meter)," pungkasnya.



http://m.detik.com/finance/read/2016...eluas-5-hektar

Paket kebijakan ke 13, ijinnya dipangkas harga tanahnya udah selangit