JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai bahwa upah minimum di wilayah DKI Jakarta rendah, bahkan lebih rendah dari kota penyangga Bekasi dan Karawang.

Menurutnya, pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemerintah Provinsi DKI kerap menukar Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kebijakan publik.

"Upah murah pada masa Gubernur Ahok di bawah Bekasi Rp3,2 juta dan Karawang Rp3,3 juta. Dan upah DKI Jakarta juga jauh di bawah Manila Rp4,2 juta, Bangkok Rp3,9 juta dan Kuala Lumpur Rp3,7 juta. Upah murah itu kebijakan yang dibarter dengan CSR,” papar Said di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Sehingga, lanjut dia, KSPI mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 78 tentang pengupahan, serta menuntut menaikkan upah minimum DKI Jakarta sebesar 650 ribu dari upah minimum Rp3,1 juta.

Said menilai, dengan upah yang layak bisa meningkatkan daya beli warga Ibu Kota.

"Daya beli itu meningkatkan konsumsi, konsumsi yang meningkat akan membuat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan membuka lapangan kerja baru," pungkas dia.

(sumber: http://news.okezone.com/read/2016/08...akarta-rendah)