Faisal Basri Minta Pembatalan Pelantikan Menteri ESDM



Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan pelantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena sudah tidak memiliki hak kewarganegaraan Indonesia (WNI).

Faisal mengutip Pasal 23, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Rupublik Indonesia yang menyebutkan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Tidak hanya itu, Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga menjadi dasar usulan Faisal tersebut. Karena pasal itu menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan WNI.

“Hampir bisa dipastikan ketika dilantik sebagai Menteri, Arcandra Tahar masih warga negara Amerika Serikat atau setidaknya belum menjadi warga negara Indonesia kembali,” ujar Faisal dalam blognya, dikutip Senin (15/8).

Oleh karena itu, Faisal menilai pelantikan Arcandra sebagai Menteri ESDM memiliki kecacatan hukum. Sebab, Arcandra tidak bisa memenuhi kedua syarat yang dicantumkan dalam dua UU tersebut untuk dapat menjadi pejabat publik di Indonesia.

“Jadi, masalahnya sangat tidak rumit. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama menyelesaikannya. Hari ini juga sebaiknya pemerintah membatalkan demi hukum pelantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM,” tegasnya.

Perkenalan dengan Arcandra

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) menduga perkenalan Jokowi dengan Arcandra melalui Darmawan Prasodjo, yang bekerja di istana sebagai salah satu deputi Kepala Staf Presidenan (KSP) sejak dijabat Luhut Panjaitan. Darmawan disebut Faisal, sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

“Dialah yang mementori Jokowi selama masa kampanye untuk urusan migas,” kata Faisal.

Sebagai deputi KSP, Darmawan antara lain berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden untuk urusan ESDM. Pandanganya beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM, misalnya dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Masela.

“Sebaliknya, pandangannya sejalan dengan Luhut Panjaitan,” ungkapnya.

Terkait kisruh penentuan fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) darat atau laut blok Masela, Faisal menuturkan pada 2010, mantan Menteri ESDM Darwin Z. Saleh menyetujui plan of development (PoD) Blok Masela dengan skema FLNG (floating LNG). Menurutnya, sedari awal proyek ini berjalan tidak mulus. Perbedaan pandangan sudah terjadi di dalam pemerintah sendiri, membuat proses perencanaan molor.

Singkat cerita, Inpex Corporation mengajukan revisi PoD pada September 2014. Proposal baru itu mengajukan peningkatan produksi dari 2,5 juta ton per tahun selama kurun waktu 30 tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun selama masa 24 tahun.

Pembahasan meluas dengan munculnya opsi onshore yang diajukan Rizal Ramli, ketika sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim. Bola panas terus bergulir, menimbulkan kontroversi dan "perang terbuka" antara Rizal dengan bekas Menteri ESDM yang digantikan Arcandra, Sudirman Said.

Presiden menugaskan kementerian ESDM untuk mencari konsultan bereputasi dunia untuk membuat kajian. Akhirnya, pada akhir Desember 2015 konsultan mempresentasikan hasil kajiannya yang menyimpulkan FLNG lebih baik dan lebih menguntungkan negara ketimbang skema onshore.

Rupanya Presiden lebih memercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Alcandra yang masuk lewat jalur deputi KSP. Akhirnya Presiden mengambil alih kewenangan Menteri ESDM dengan mengumumkan sendiri secara lisan dalam jumpa pers.

Menurut Faisal, keputusan secara lisan inilah yang dijadikan landasan bagi Menteri ESDM menyurati Inpex Corporation.

“Bisa dibayangkan kebingungan yang melanda kontraktor dengan landasan hukum tidak tertulis. Tentu amat berisiko investasi megaproyek senilai US$14 miliar hanya dilandasi oleh ucapan lisan. Risiko lain adalah Presiden mengambil alih langsung kewenangan yang berada di tangan Menteri ESDM. Jadi bola panas sekaran di tangan Presiden,” jelasnya.

Faisal menduga penunjukan Arcandra antara lain untuk mengamankan keputusan Presiden. Masalah menjadi rumit karena hampir pasti proyek Masela bakal kembali molor. Kontaktor tidak sanggup mencari tanah seluas yang dibutuhkan untuk skema onshore yang bisa puluhan kali lebih luas ketimbang skema FLNG.

“Pemerintah tampaknya tidak mau direcoki urusan tanah ini. Demikian pula soal lokasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan di antara pemerintah daerah di sekitar proyek. Masih banyak pula persoalan teknis dan strategis yang ditimbulkan oleh perubahan skema proyek. Skema onshore menimbulkan munculnya para pemburu rente yang menginginkan proyek dipecah-pecah supaya banyak yang kebagian,” tegasnya.

Faisal menilai secara teknis, eksploitasi sangat sulit dimulai tahun 2024 sebagaimana rencana semula pengembangan Blok Masela. Padahal proyek ini akan menghasilkan gas terbesar di tanah air. Sementara bayang-bayang defisit gas sudah di depan mata.

“Sekarang defisit minyak sudah kian dalam. Perbedaan konsumsi dan produksi minyak sudah 800 ribu barel sehari. Defisit gas akan lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Sementara penerimaan negara dari nonmigas tersendat-sendat sehingga menghadirkan tax amnesty yang hasilnya juga masih remang-remang,” katanya.

Menurut Faisal, kesalahan fatal sekarang bisa mempersulit perjalanan puluhan tahun ke depan. (gen)

CNN INDONESIA

Panastak yang satu ini kenapa gak niru Fadjroel atau Boni Hargens sih? Kl jilatnya bagus kek mereka kan satu kursi Komisaris BUMN ada di tangan...