ROMA, KOMPAS.com- PM Italia Mateo Renzi, Kamis (9/8/2016), mendapat tekanan setelah diduga mengirimkan pasukan khusus ke Libya untuk memerangi ISIS tanpa persetujuan parlemen.

Sejauh ini, pemerintahan kiri-tengah pimpinan Renzi menolak mengomentari laporan media yang menyebut belasan personel pasukan khusus Italia dikirim untuk membantu pemerintah bersatu Libya yang memerangi ISIS di Sirte. "Kami tidak mengirimkan misi militer ke Libya. Jika kami melakukan itu parlemen pasti akan kami informasikan," kata Menteri Luar Negeri Paolo Gentiloni kepada harian Corriere della Sera.

Di bawah ayat "7bis" yang kontroversial yang diterima parlemen tahun lalu, PM Italia bisa mengirimkan pasukan khusus ke zona perang untuk misi intelijen tanpa persetujuan parlemen. Komite parlemen yang membidangi dinas rahasia harus diberitahu soal misi ini tetapi tidak diwajibkan menyampaikan informasi itu kepada publik.

Menurut media Italia, pemerintah secara diam-diam sudah memberitahu parlemen terkait rencana pengerahan pasukan khusus itu pekan lalu. Langkah itu menyusul keputusan Renzi mengizinkan pesawat tempur dan drone AS menggunakan wilayah udara dan pangkalan militer Italia untuk menggempur Sirte.

Namun, partai oposisi menilai Renzi menyalahgunakan ayat "7bis" itu untuk secara diam-diam membawa Italia ke kancah perang. "Ayat itu secara terang menjelaskan pengiriman personel militer hanya untuk menjalankan operasi militer dan tak ada kaitannya dengan misi pasukan khusus di Libya," partai paling poluler di Italia saat ini Gerakan Tujuh Bintang.

Hingga saat ini, pemerintah Italia hanya mengakui bahwa militernya mendukung pemerintah Libya untuk proses evakuasi pasukan pemerintah yang terluka untuk menjalani perawatan medis. Dalam berbagai jajak pendapat menunjukkan 80 persen rakyat Italia menolak keterlibatan negeri itu dalam aksi militer di Libya.