Oleh: Arie C. Meliala
3 Agustus, 2016 - 20:52
http://www.pikiran-rakyat.com/nasion...bn-2016-376516

JAKARTA, (PR).- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas. Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016 menyetujui pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani yang baru 6 hari menjadi Menteri Keuangan itu.

Sri Mulyani dalam pernyataan pers usai sidang menjelaskan, penghitungan itu berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp 219 triliun.

Penyesuaian dari sisi belanja tidak dapat dihindari demi menjaga defisit pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN. Pengurangn yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas, berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering (pengumpulan pegawai di suatu tempat), persiapan-persiapan, termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah.

"Langkah-langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah mengurangi belanja Rp 65 triliun di kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun," kata Sri Mulyani soal revisi APBN 2016 yang akan direalisasikan dalam 5 bulan ke depan.

Sri Mulyani menegaskan, revisi APBN 2016 dilakukan setelah melihat realisasi APBN selama 2014 hingga 2015. Penerimaan perpajakan, menurut dia, mengalami tekanan yang sangat berat. Berdasarkan hitungan yang dilakukannya, harga komoditas seperti minyak dan gas, batubara, kelapa sawit, dan barang tambang lainnya mengalami penurunan sehingga otomatis penerimaan negara ikut turun cukup besar.

Alasan lainnya, kementerian keuangan melihat sektor-sektor seperti perdagangan dan konstruksi yang mengalami tekanan dilihat dari volume aktivitas. Sampai hari ini, kata Sri Mulyani, pertumbuhan sektor-sektor itu hanya separuh dari tahun-tahun sebelumnya.

Revisi juga dilakukan karena kondisi dunia yang mengalami pelemahan sehingga mengakibatkan perdagangan luar negeri mengalami kontraksi. Statistik ekspor dan impor mengalami kontaksi sejak kuartal pertama 2015 hingga semester pertama 2016.

Dari data itu, Sri melaporkan dalam sidang, penurunan potensi penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan. Hal itu karena basis penghitungan penerimaan pajak 2016 yang disetujui DPR masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya.

"Tahun 2014 saja, realisasi penerimaan pajak kira-kira Rp 100 triliun, di bawah yang ditargetkan di APBN perubahan. Jadi, kalau lihat angka realisasi APBN 2014 berdasarakan laporan keuangan pemerintah, penerimaan pajak itu Rp 100 triliun lebih kecil dari yang tadinya direncanakan," katanya.

Begitu pula dengan data tahun 2015. Realisasi penerimaan pajak berdasarkan laporan keuangan pemerintah itu Rp 248,9 triliun lebih kecil dari yang direncanakan. Padahal, penghitungan untuk penerimaan pajak menggunakan angka yang direncanakan, bukan angka realisasi. Hal itulah yang membuat tekanan terhadap APBN 2016 sangat tinggi.

Untuk itu, Sri melakukan penyesuaian agar APBN kredibel. "Kredibilitas, confidence, serta trust itu harus ditegakkan mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realitas ekonomi yang kita hadapi. Namun, ini tidak menjadi bahan bagi kami untuk mengatakan seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendurkan. Justru sebaliknya, presiden meminta kami berupaya terus mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan," kata dia.***