JAKARTA – Hiruk pikuk permasalahan Kota Jakarta menurut pengamat tata kota, Yayat Supriyatna adalah bentuk kecenderungan keberpihakan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI kepada pemilik modal.

Seharusnya, Pemprov khususnya Gubernur DKI Jakarta, harus bisa adil dalam mengambil sebuah kebijakan maupun keputusan untuk membuat Ibu Kota menjadi lebih baik.

"Seperti permasalahan tata kelola bangunan di Jakarta. Kelemahan terbesar kita adalah pemerintah daerah (Pemprov DKI) yang didikte oleh pemilik modal. Jangan sampai dominasi keberpihakan malah pada kepentingan bisnisnya. Kita berharap keberanian (Gubernur DKI) agar tidak didikte," kata Yayat dalam diskusi Redbons di Okezone, Selasa (9/8/2016).

Sementara itu, Yayat berharap jika gubernur yang saat ini menjabat tidak bisa tegas dalam membenahi permasalahan tata kelola di Jakarta yang semakin semrawut. Maka, calon Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai dengan 2022 dapat membereskan permasalahan di Ibu Kota.

"Jadi manajemen gubernur yang baru diharapkan dapat membuat tata kelola dan aturan menjadi transparan. Bukan hanya itu, tetapi juga untuk melengkapi aturan (yang dibuat gubernur) sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, terkait dengan izin bangunan di Jakarta dinilai sangat mudah. Sehingga banyak pembangunan-pembangunan di Ibu Kota yang sebenarnya malah menjadi masalah. Oleh karena itu, Yayat menilai bahwa berdirinya bangunan di Jakarta bagaikan alat pengendali pendapatan orang yang berkepentingan.

"Terkait begitu mudah izin dibuat. Izin itu, seharusnya menjadi alat pengendali. Tapi kini berubah jadi alat pendapatan. Jakarta itu budayanya berbeda. Sehingga pengembangan bangunan harus dikontrol agar tidak kebablasan," tukasnya.

(sumber: http://news.okezone.com/read/2016/08...pemilik-modal)