Para pedagang melayani pembeli ikan di pasar pagi Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Senin (18/7). AS, pasar utama hasil laut Indonesia, akan memperketat impor, dan berpengaruh bagi Indonesia.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan aturan baru dalam impor hasil laut. Negeri Paman Sam itu akan memberlakukan aturan ketat impor ikan dan berencana menghapus rumput laut dari daftar makanan organik.

Untuk ikan, AS akan memberlakukan kebijakan yang dikenal dengan skema SIMP (Seafood Import Monitoring Program). Kebijakan ini akan sangat berpengaruh bagi Indonesia.

Menurut penjelasan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dody Edward, skema SIMP ini intinya mengatur tiga hal pokok. Pertama, penggolongan produk berisiko (at-risk species), yaitu 17 spesies yang pernah tercatat sebagai hasil Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

Kedua, penerapan kewajiban bisa ditelusuri (traceability) dan sertifikasi tangkap bagi produk berisiko, produk perikanan hasil tangkap maupun budidaya. Ketiga, penyediaan informasi rantai pasok mulai dari kapal, lokasi penangkapan atau budidaya, alat tangkap, proses pengangkutan, pengolahan, sampai dengan proses ekspor.

Menurut Dody, rancangan SIMP ini rencananya akan diberlakukan mulai Agustus atau September 2016 ini. "Kami minta semua pelaku usaha di bidang perikanan memperhatikan aturan ini dengan cermat," ujarnya seperti dilansir dalam siaran pers Kementerian Perdagangan.

Kenapa aturan ini berpengaruh bagi Indonesia?

Dody menjelaskan, mengutip data BPS, AS adalah tujuan utama ekspor ikan Indonesia. Tahun lalu, dari ekspor ikan sebesar U$3,6 miliar, 40 persen dikirim ke AS. Tahun sebelumnya lebih besar lagi, US$1,83 miliar atau sekitar Rp24 triliun.

Padahal, 84 persen produk hasil laut Indonesia, termasuk golongan berisiko. Produk dari Indonesia juga harus bersaing dengan produk lokal AS. Karena kewajiban traceability hanya diberlakukan bagi pelaku dari luar AS. Selain itu, data informasi rantai pasok hanya bisa diakses oleh pemerintah AS.

Ditjen Perdagangan Luar Negeri terus memantau perkembangan dan aktif dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan ini. "Agar tidak mengganggu ekspor perikanan nasional," ujar Dody seperti dikutip dari Kompas.com.

Untuk mengantisipasi pemberlakuan SIMP, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan lembaga terkait dan asosiasi perikanan. Misalnya melakukan lobi ke dalam Indonesia-US MoU on Maritime Cooperation dan pelaksanaan "FAO Port State Measures Agreement".

Ihwal komoditas rumput laut, beberapa organisasi nirlaba mendesak otoritas terkait di AS untuk mengeluarkan produk rumput laut dari daftar (delisting) komoditas yang boleh beredar. Karena dianggap tidak memenuhi kriteria bahan pangan organik.

Rencana delisting produk rumput laut Indonesia di AS dipicu oleh petisi Joanne K Tobacman dari University of Illinois, Chicago, pada Juni 2008. Dia mendorong FDA, BPOM-nya AS melarang penggunaan carrageenan yang terbuat dari rumput laut sebagai bahan tambahan makanan. Selama ini rumput laut menjadi bahan baku carrageenan dan agar-agar.

Berdasarkan penelitian Tobacman, ditengarai carrageenan dapat menyebabkan peradangan yang memicu kanker. Dewan Standar Organik AS atau National Organic Standards Board (NOSB) pada November nanti akan menentukan apakah carrageenan tetap masuk daftar atau tidak.

"Pemberlakuan delisting berpotensi menurunkan ekspor komoditas rumput laut Indonesia ke Amerika, yang pada 2015 mendekati angka US$1 juta," kata Dody seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dody mengatakan, rencana AS ini perlu diwaspadai. Sebab bisa jadi pemicu bagi negara lain yang menjadi tujuan ekspor rumput laut, seperti Uni Eropa, untuk melakukan hal yang sama.

Jika ini terjadi Indonesia berpotensi merugi hingga US$160,4 juta. Selain itu, tenaga kerja juga bisa terancam. Sebab, rumput laut cukup banyak menyerap tenaga kerja di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nesia-terancam

---