epala Staf Presiden RI Teten Masduki (kanan) bersama Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid (kiri) menyampaikan pemaparan saat konferensi pers dalam peluncuran hasil survei nasional tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (1/8).
Sikap intoleransi masyarakat Indonesia cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survei Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 49 persen masyarakat Indonesia berpotensi bersikap intoleran, baik terhadap sesama muslim maupun non muslim. Sikap ini antara lain bisa berupa ketidakrelaan bertetangga dengan kelompok-kelompok yang dibenci maupun ketidaksukaan terhadap kelompok yang dibenci mengisi jabatan-jabatan publik.

Sementara sebanyak 43,4 persen responden bersikap netral (cenderung toleran), 0,6 persen toleran, 7 persen bersikap netral cenderung intoleran.

Survei nasional bertajuk "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia" ini melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi periode April-Mei 2016. Respondennya adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Acara pemaparan hasil survei yang dilakukan Senin (1/8/2016) dihadiri Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Kepala Staf Presiden RI Teten Masduki, Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'as Sa'id Ali, dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Hajriyanto Thohari.

Hasil lain dari survei itu adalah sikap toleransi dan intoleransi umat Islam terhadap non muslim. Hasilnya menunjukkan, 40,4 persen responden menjawab bisa toleran, 38,4 persen menjawab bersikap intoleran.

Dalam sambutannya Yenny mengatakan umat Islam di Indonesia merupakan wajah Islam moderat di dunia. Sebab, umat Islam Indonesia dikenal mampu hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya.

"Karena itu jika ada potensi penguatan intoleransi di Indonesia, itu menjadi peringatan besar bagi kita semua untuk berhati-hati," ujar Yenny dalam sambutannya seperti dilansir Kompas.com.

Yenny memaparkan survei tersebut sengaja memilih populasi khusus umat Islam karena isu toleransi dan intoleransi memang tengah menjadi persoalan tersendiri di tubuh umat Islam, khususnya di Indonesia.

Toleransi dalam survei kali ini, kata Yenny, dimaknai dengan tidak menghalangi kelompok lain, baik sesama muslim maupun nonmuslim, yakni dalam pemenuhan hak sosial keagamaannya.

Hasil lain dari survei itu yakni tentang potensi radikalisme. Dari survei itu disebut 72 persen responden menolak tindakan radikal. "Namun, kabar buruknya juga ada, yakni terkait adanya potensi yang mengarah ke tindakan radikal," kata Yenny.

Dari survei itu 7,7 persen responden menyebut bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan. Sementara 0,4 persen responden menyebut pernah bertindak radikal yang mengatasnamakan agama, semisal sweeping, penyerangan tempat ibadah non muslim, dan menyumbang materi untuk kegiatan radikal. Sisanya 19,9 persen tidak punya sikap.

"Dari sisi potensi cukup mengkhawatirkan. Dimana proyeksi terhadap sekitar 150 juta muslim Indonesia, 7,7 atau 11,5 juta orang berpotensi bertindak radikal dan 0,4 persen atau 600 ribu bersedia melakukan tindakan radikal. Meski ini bukan angka faktual, tapi harus mendapat perhatian," kata Aryo Adi Nugroho, Manager Riset Wahid Foundation dalam paparannya, Senin (1/8) seperti dikutip beritasatu.com.

Atas dasar itu, lembaga ini mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya perlunya penegakan hukum dan keadilan serta memastikan adanya kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara tanpa memandang suku, ras, agama, dan keyakinan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...slam-indonesia

---