JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri memandang perombakan kabinet jilid II dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan soal kinerja.

Menurut dia, perombakan kabinet lebih untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dinilai bisa mengganggu program pemerintah.

Hal itu dia sampaikan ketika dimintai komentar terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru Arcandra Tahar, pengganti Sudirman Said.

“ESDM itu menterinya baru. Kenapa sih diganti? Tentu saja Presiden ingin programnya lancar, menterinya mendukung, tidak memiliki pandangan berbeda,” kata akademisi Universitas Indonesia (UI) itu, ditemui lepas diskusi di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Faisal yang pernah diminta Sudirman Said sebagai Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) menyampaikan, dalam hal pengembangan Blok Masela, Maluku misalnya, Sudirman memiliki pandangan berbeda dari Jokowi.

“Kalau Sudirman Said dan teman-temannya kan offshore (lepas pantai). Nah, dipilih menteri yang setuju onshore (Arcandra). Bahkan yang melakukan kajian informal itu ya menteri yang sekarang ini kan. Jadi, memuluskan onshore,” ungkap Faisal.

Meski mempunyai kepentingan untuk memastikan keinginan Presiden, namun Faisal juga menilai Arcandra memang memiliki kompetensi khususnya di laut dalam (deep water). “Di situ sih (Arcandra) bagus,” katanya.

Menyingkirkan Pengganggu

Faisal lebih lanjut mengatakan, saat ini satu persen keluarga terkaya di Indonesia menguasai 53 persen kekayaan nasional. Dari angka satu persen itu, menurutnya, sebanyak dua-pertiganya sendiri memiliki kedekatan dengan penguasa.

“Sekarang kroninya masuk dalam negara. Ada Setya Novanto yang mendukung, ada Luhut, yang semuanya itu (keduanya) ada dalam kubu ‘Papa Minta Saham’,” kata Faisal.

“Di sisi lain Sudirman yang kerjaannya ‘mengganggu’ proyek pembangkit listrik disingkirkan. Jadi, ini yang dihadapi menteri baru (Arcandra). Pilihannya, kalau dia enggak tahan, dia nyerah, atau dia menjadi akselerator dari kroniisme ini. Karena dukungan dari partai itu enggak gratis,” ucap Faisal mengingatkan Arcandra.

Selain di sektor energi, Faisal juga melihat Jokowi menyingkirkan pengganggu di sektor perhubungan.

Dia menilai, digantinya Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan dengan Budi Karya Sumadi, lantara Jonan tidak mendukung proyek kereta cepat.

“Pokoknya reshuffle ini kan untuk mempercepat atau memuluskan rencana-rencana Pak Jokowi. Jadi pengganggu-pengganggunya ya didepak,” kata dia.

“Misalnya, Jonan memperlambat T3. Kereta cepat diganggu. Jadi ya akan lebih lancar keinginan Jokowi (kalau mereka diberhentikan), tapi kan belum tentu (keputusan ini) benar,” imbuh Faisal.

Menariknya, di sisi lain ada menteri yang dinilai berkinerja tidak bagus sama sekali, namun tetap dipertahankan oleh Jokowi.

“Itu Menteri Pertanian. Bukan tidak terlalu baik (lagi), tapi (kinerjanya) buruk. Hampir semua kacau di tangan dia. Tapi sudah lah, nanti saya (banyak komentar) disangka penasihatnya mafia pangan. Ada yang SMS ke saya seperti itu,” selorohnya.