JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kepastiannya maju Pilkada DKI 2017 sudah dia dapat lewat 3 partai pendukung. Basuki tidak menunggu PDI-Perjuangan untuk memberi dukungan kepadanya.

"Enggak dong, kita enggak nunggu PDI-P. Kita sudah fix tiga kan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Dalam hal pemilihan calon wakil gubernur, Ahok juga belum bisa memastikan. Meski dia berkali-kali mengatakan ingin Djarot Syaiful Hidayat yang menjadi wakilnya, itu juga belum bisa dipastikan. Bahkan, kata Ahok, mungkin saja PDI-P tidak mendukungnya dan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

"Kan kita engga tahu, bisa saja PDI-P maju sendiri kan kita enggak tahu," ujar Ahok. (Baca: Djarot: PDI-P Bisa Usung Saya sebagai Calon Gubernur Atau Wakil)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyatakan akan maju melalui jalur partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Ada tiga partai politik yang menyatakan siap menjadi kendaraan politik baginya.

Ketiganya ialah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jumlah kursi tiga partai itu di DPRD DKI jika digabungkan mencapai 24 kursi. Adapun jumlah minimum kursi di DPRD DKI bagi parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya adalah 22 kursi. (Baca: Ahok Ingin Temui Megawati, Tanya Kepastian Dukungan PDI-P)

Meski sudah dijamin tiga partai itu, dulu Ahok terlihat masih mengharapkan adanya dukungan dari partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sesaat setelah menyatakan maju lewat parpol pada Rabu (27/7/2016) lalu, Ahok berencana ingin menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ahok Tak Mau Jadi Kader Parpol, Masalah Buat PDIP?

Jakarta - Meski sudah didukung Golkar, NasDem, dan Hanura, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak jadi anggota parpol mana pun. Kini saat Ahok berusaha melobi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, kabarnya sikap Ahok ini jadi masalah. Benarkah?

Ahok memang menempatkan dirinya sebagai seorang CEO, Ahok merasa jadi milik semua parpol. Karena itu dia tak berpikir menjadi kader salah satu parpol.

"Enggaklah aku kan milik semua, CEO kok," ucap Ahok beranalogi, menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Dan sikap Ahok itu tak jadi masalah lantaran Golkar, NasDem, dan Hanura menegaskan dukungan tanpa syarat. Namun sikap Ahok ini kabarnya jadi persoalan saat Ahok melapor ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal keputusannya maju lewat jalur parpol. Memang Ahok beberapa kali bicara soal keinginannya didukung PDIP di Pilgub DKI.

"Saya ngomong aja (ke Megawati), saya sampaikan bahwa Bu, saya sudah putuskan sama Teman Ahok dan 3 partai untuk pakai parpol," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016) siang.

Ahok menyampaikan hal itu saat 'menjemput' Megawati bersama Presiden Jokowi sebelum berangkat ke acara penutupan Rapimnas Golkar. Jawaban Megawati cukup mengejutkan.

"Dia bilang, kami ada mekanisme," kata Ahok menirukan ucapan Megawati saat itu.

Sementara itu mekanisme penjaringan cagub DKI dari luar parpol sudah ditutup. Hanya menyisakan jalur penjaringan tokoh potensial dari kader PDIP. Mega kabarnya sempat menanyakan kemungkinan Ahok jadi kader PDIP, namun Ahok malah dilema.

Lalu seperti apa babak akhir dilema Ahok menanti dukungan PDIP, apakah Ahok akan jadi kader dan diusung PDIP, ataukah PDIP rela hanya menyerahkan nama cawagub saja, ataukah partai banteng berani berspekulasi mengusung calon sendiri di Pilgub DKI?

Daftar Cagub ke PDIP, Ahok tak Mau, Ini Alasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan enggan mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Ahok mengatakan hal itu untuk menghormati tiga partai pengusungnya, yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar.
Total kursi tiga partai itu di DPRD DKI Jakarta, yakni 24 kursi, artinya bisa mengusung pasangan calon. Menurut Ahok, tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke DPP PDIP.
"Enggak ada istilah untuk minta daftar Cagub. Nanti tiga partai gimana? Marah dong? Masa daftar Cagub. Orang ini sudah cukup. Sudah lah, aku pikir ngomongin yang lain aja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan partainya punya mekanisme yang diikuti setiap calon yang diusung. Bakal calon gubernur tidak akan diusung dalam Pilkada, bila tidak mengikuti mekanisme.
"PDIP tergantung pada Ahoknya sendiri. Yang pasti ada mekanisme yang diikuti. Pak Ahok harus mendaftar kepada partai," tegas Gembong di rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2016).
Terkait Ahok yang enggan mendaftar tapi masih percaya akan diusung PDIP, ucap Gembong, itu sudah keluar dari aturan partai. Gembong menilai apa yang dilontarkan Ahok hanya opini pribadi, dan tidak sesuai dengan mekanisme partai.
Hanya ada satu pintu, kata Gembong, untuk calon gubernur yang ingin mendaftar, yakni pintu DPP. Ahok masih bisa diusung PDIP, bila mantan Bupati Belitung Timur tersebut mendaftarkan dirinya.

Tiga Parpol Cukup, Ahok Nggak Butuh Dukungan PDIP

MONITORDAY.com, Jakarta - Sejumlah pengamat memprediksi Gubernur DKI Jakarta alias Ahok akan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk diusung sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Namun Ahok menegaskan, jika tidak akan mengemis ke partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Itu ditegaskan Ahok menjawab pertanyaan kapan akan mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI ke PDIP. "Enggak ada daftar cagub ya, ini tiga partai gimana? Marah dong? Masa daftar cagub?" kata Ahok di Balai Kota Pemprov DKI, Jumat (29/7).

Mantan Bupati Belitung Timur, Bangka Belitung itu sangat percaya diri dengan tiga parpol yang sudah menjalin komitmen mengusungnya sebagai calon petahana. Itu karena, suara partai Golkar, Nasdem, dan Hanura cukup signifikan di DPRD DKI. 

Ya, berdasarkan hasil Pemilu 2014, di DPRD DKI Jakarta Partai NasDem memiliki 5 kursi, Hati Nurani Rakyat (10), sedangkan Golkar (9), sehingga total 24 kursi. Sedangkan PDIP memiliki kursi terbanyak, yakni 28, sehingga bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.