Kamis, 28 Juli 2016 13:00 WIB
http://www.tribunnews.com/tribunners...ang-pengembang

TRIBUNNERS - Setelah menerjang dan menyerang dengan lantang pengembang pencemar lingkungan yang oleh Gubernur Ahok diberi keleluasaan menguruk (reklamasi) pantai utara Jakarta, Menko Maritim & Sumber Daya Rizal Ramli dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, lalu diberitahu bahwa dirinya dikeluarkan dari jajaran kabinet.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi, jubir Presiden Gus Dur yang sejak 2008 berjuang bersama DR Rizal Ramli di dunia pergerakan menentang kebijakan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan proklamasi dan konstitusi (UUD 45).

“Sebenarnya saya antara kaget dan tidak kaget ketika malam itu Mas Rizal bilang dirinya diberhentikan sebagai Menko Maritim & Sumber Daya yang diumumkan Presiden Joko Widodo keesokan harinya di Istana Negara,” katanya.

Adhie mengaku tidak kaget karena sejak masuk kabinet Rizal Ramli memang jadi gangguan serius bagi mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan bisnis keluarga dan kroninya. Makanya dengan berbagai cara mereka menekan presiden untuk menyingkirkan Rizal dari Istana.

Yang bikin koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.)ini kaget karena hingga detik-detik terakhir menjelang tampil di acara Indonesia Lawyers Club (ILC/TV One) Selasa (26/7/2016), kabar yang beredar di masyarakat dalam reshuffle kabinet yang akan diumumkan presiden dalam waktu dekat Rizal Ramli diproyeksikan menempati posisi Menko Ekonomi yang semula dijabat Darmin Nasution.

"Meskipun tidak terarik mengikuti isu reshuffle kabinet karena ini terlalu elitis dibandingan kenyataan kehidupan rakyat yang semakin melarat, saya tidak menyanggah kemungkinan Rizal Ramli pindah posisi ke Menko Ekonomi. Karena, menurut cerita Rizal Ramli, dalam beberapa hari terakhir Joko Widodo banyak bertanya soal bagaimana mengatasi perekonomian nasional yang kian tidak menentu.”

Banyak pandangan yang disampaikan Rizal Ramli kepada presiden tentang bagaimana sebaiknya menggelindingkan roda perekonomian tanpa harus menyengsarakan rakyat, menyimpang dari konstitusi dan, terutama, tidak latah menambah hutang luar negeri yang sudah sangat menggunung hanya untuk menambal APBN.

Sebagai ekonom senior yang dikenal memiliki reputasi dan teruji dengan segala terobosannya, tampaknya Joko Widodo terkesan pada gagasan-gagasannya.

Mungkin karena itu ada kesepakatan memposisikan Rizal Ramli di Menko Ekonomi, seperti kabar reshuffle yang berdera di masyarakat.

Tapi kesepakatan tinggal kesepakatan.

Puting beliung muncul sesaat setelah dalam acara ILC yang mengangkat isu reklamasi bermasalah dengan judul “Ahok vs Rizal Ramli”, orang kepercayaan Gus Dur saat menjadi presiden itu meraung dan menerjang parktek kotor pengembang pencemar lingkungan di pantai utara Jakarta itu.

Bahkan dalam acara itu Rizal Ramli dengan sangat lugas membongkar gaya Ahok yang mempraktekkan cara-cara orde baru dalam menggalang dana politik, dengan membuat dana off-budget, yang dulu dikenal sebagai “dana non-budgeter” sebagaimana terjadi di Bulog (dan Pertamina), yang diberangus Rizal Ramli saat menjabat Kabulog (1999).

“Semula saya memang tidak yakin pada pernyataan Ahok bahwa pengembang punya andil sangat besar dalam mempresidenkan Joko Widodo dalam pilpres 2014. Lebih tidak yakin lagi bahwa pengembang bisa punya akses begitu langsung dalam roda pemerintahan, sehingga bisa menentukan personal kabinet. Ini sangat tidak masuk akal.”

“Tapi semua yang tidak masuk akal itu kini menjadi fakta. Rizal Ramli dipanggil Presiden ke Istana saat sedang menyampaikan kesaksiannya secara live di TV (One) atas perilaku Ahok dan pengembang yang banyak menyimpang dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta,” tutur Adhie.

Lalu sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Rizal Ramli kemudian meninggalkan acara ILC sebelum waktunya, menghadap presiden di Istana, guna mendengar keputusan pemberhentian dirinya sebagai Menko Maritim & Sumber Daya, yang oleh presiden sebelumnya diperintahkan menyelesaikan kasus reklamasi.

“Inilah kenyataan. Dunia politik memang tidak mempersoalkan siapa benar dan siapa salah tetapi persoalan menang dan kalah. Dalam pertarungan Rizal Ramli vs Ahok (dan para pengembang) faktanya Rizal Ramli kalah.”

“Tapi perjuangan membela kepentingan publik (para nelayan) dan melawan para pencemar lingkungan tidak harus dalam posisi anggota kabinet, tapi bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja,” tutup Adhie M Massardi.