REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii mengungkapkan, bagi masayarakat Poso, teror sebenarnya datang dari aparat kepolisian. Sebab, masayarakat di sana menyimpan dendam yang luar biasa kepada polisi akibat banyaknya aparat yang melakukan pelanggaran HAM berat.

"Para pendeta, ustad, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sepakat dengan satu kata, mereka sangat benci dengan polisi karena telah lakukan pelanggaran HAM berat," kata Syafii di Gedung DPR RI Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Hal ini berkaitan dengan penjelasan pengamat terorisme dari Barometer Institute, Robi Sugara. Menurut Robi, ada salah satu yang menarik dari wilayah Poso, yaitu ada statement jika Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso, tidak baiat dengan ISIS ada masyarakat Poso yang akan dukung Santoso.

Robi mengatakan, ketika di Poso, Santoso menarik anak-anak muda yang ingin berjihad, tapi tidak bisa pergi ke Suriah. Ada dua jenis jihad kital atau perang yang diyakini, yaitu jihad besar dan jihad kecil. Santoso menarik orang untuk jihad kecil atau jihad dekat. Gerakan jihad ini untuk membunuh polisi.

Kenapa masyarakat Poso begitu benci pada polisi? Robi menjelaskan, pascakonflik Poso, banyak pihak yang masih merasa diperlakukan tidak adil. Pada saat itu, banyak masyarakat yang tewas karena operasi-operasi yang dilakukan aparat keamanan.

"Ada operasi yang ratusan orang ditembak polisi, saat itu keluarganya melihat atau jika tidak mereka melihat ketika dimandikan," kata Robi, Rabu, pekan lalu.

Robi mengatakan, Santoso menjadi orang yang memimpin gerakan untuk balas dendam kepada polisi. Karena gerakan itu, Santoso yang sebelumnya bukan siapa-siapa menarik perhatian banyak orang.

Santoso kemudian melakukan baiat kepada ISIS untuk menarik perhatian internasional. Walaupun sebenarnya, menurut Robi, Santoso tidak tertarik berjihad di Suriah. "Ini bukan persoalan hagemoni, ini persoalan Santoso mengekpresikan sikap beberapa orang yang melihat konflik tidak diselesaikan dengan adil," kata Robi.

Kembali menurut Muhammad Syafii, banyak tindakan polisi yang semena-mena dalam menangani tersangka kejahatan di Poso. Tindakan tersebut malah menimbulkan kebencian. "Penjahat kayak apa? dia (polisi) datangi itu ke rumah malam-malam, lampu dimatiin lalu mata dilakban, mulut dilakban dibawa lalu dipukulin. Semua penanganan kayak gitu. Dan itu terjadi di depan anaknya, istrinya, itu timbulkan kebencian," kata Syafii.

Saat ini, setelah meninggalnya Santoso, suasana di Poso sangat aman dan tentram. Itu karena polisi tak lagi di sana.

Sebagai bukti, kata Syafii, jenazah Santoso disambut dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan dengan membawa tulisan "selamat datang syuhada". Sementara di sisi lain, mereka menginginkan agar aparat kepolisian angkat kaki dari kota mereka.

"Sekarang jadi siapa yang dianggap teroris? Santoso malah disambut, sementara polisi di suruh angkat kaki," kata Syafii.

Santoso dan rekannya Mukhtar tertembak dalam baku tembak operasi Tinombala di Poso, Senin (18/7). Saat ini, anggota kelompok Santoso masih tersisa 18 orang. Sementara istri Santoso, Jumiatun alias Umi Delima tertangkap ketika turun gunung untuk mencari makanan.

Polri mengimbau supaya kelompok tersebut tidak melakukan aksi balas dendam usai tertembaknya Santoso yang dianggap sebagai pimpinan jaringan teroris tersebut.

"Balas dendam adalah perbuatan yang tidak bagus, tidak baik. Lebih bagus kita menjauhkan diri dari sifat-sifat seperti itu," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Boy juga mengimbau kepada seluruh anggota polisi di manapun berada untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan. Bisa saja, kata Boy, tantangan polisi selanjutnya adalah menjadi korban serangan teror.

"Itu sudah dipahami oleh anggota polisi. Kita akan menghadapi risiko seperti itu dan itu adalah resiko yang harus kita ambil. Namanya juga alat negara, penegak hukum untuk berjuang menjunjung tinggi kebenaran pasti ada risikonya," kata Boy.

Boy mengatakan, yang terpenting bagi polisi adalah terjamin keselamatan, kenyamanan, dan kedamaian di masyarkat itu sendiri. Bagaimanapun, kata dia, sudah menjadi komitmen polisi untuk mengatasi masalah terorisme dan bersinergi dengan kekuatan masyarkat.

"Itu yang kita harapkan nanti bisa menjadi sebuah titik temu timbulnya sebuah daya cegah negara untuk menghadapi aksi teror. Jadi sinergi antar-unsur pemerintah dengan unsur masyarakat itu sangat penting, karena menjalin kekuatan yang utama dan kami yakin bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan aksi-aksi kekerasan itu tidak ada," jelasnya.

http://www.republika.co.id/berita/na...ibenci-di-poso

komen
v
v
v




TEGAKKAN KEADILAN DI POSO ... !!!
Pemerintah RI di POSO jangan hanya menyerang Pesantren Ust.Adnan Arsal di Tanah Runtuh, menangkap Ust.Hasanuddin dan menahan Basri, lalu memburu dan membunuh Santoso cs dengan dalih "Penegakan Hukum".
Tapi Pemerintah RI juga wajib "memproses hukum" hingga tuntas para LASKAR KRISTUS yang terlibat dalam Pembantaian 2000 Umat Islam di Poso sepanjang tahun 1998 hingga tahun 2000, sebagaimana disebut dalam persidangan oleh tereksekusi mati Cornelis Tibo dkk, yaitu :
1. Yanis Simangunsong
2. L Tungkanan
3. Eric Rombot
4. Mama Wanti
5. Luther Maganti
6. Drs. J. Santo
7. J. Kambotji
8. Drs. Sawer Pelima
9. Pdt. Renaldy Damanik
10. Paulus Tungkanan
11. Angki Tungkanan
12. Lempa Deli
13. Yahya Patiro (mantan Sekab Poso),
14. Jenderal H
15. Jenderal R
16. Jenderal T
Selain itu, harus juga diperiksa wanita kelahiran Malei - Poso yg bernama MELLY, yang "disebut-sebut" sebagai isteri kedua konglomerat Taipan terkenal Eka Tjipta Wijaya (Bos Sinar Mas Group), yang sepekan sebelum pecah kerusuhan Poso di akhir Mei 2000, sekitar jam 10 pagi, menurut "info masyarakat setempat" bahwasanya ia datang didampingi seorang BULE asal Belanda bersama rombongan, dengan menggunakan dua Helikopter ke Tentena yang jadi basis Kristen Poso, lalu dengan mobil diantar ke Debua dan Sangginora di Poso Pesisir, sehingga pada awal-awal konflik Poso bergulir, Melly santer "disebut-sebut" sebagai salah seorang "Pemasok Dana" untuk pihak Kristen. (Laporan Majalah pekanan Al-Chairaat Edisi 07/Tahun ke-29 Minggu II, Sept 2000).
Hadapkan mereka semua di muka pengadilan untuk pembuktian salah atau tidak bersalah, selanjutnya jatuhkan sanksi hukum dengan ADIL.
Jika Pemerintah RI tidak memproses hukum ke-17 nama tersebut di atas, maka jangan pernah salahkan Kalangan JIHADIS mana pun yang memburu dan menargetkan para Pembantai Umat Islam.
Ayo ..., tegakkan keadilan tanpa pandang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) ... !!!
Justice for All ...
Allaahu Akbar ... ! Allaahu Akbar ... !! Allaahu Akbar ... !!!