Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku setuju dana partai politik (parpol) dibiayai oleh negara. Setidaknya dana parpol satu persen dari APBN.

"Saya sangat setuju parpol dibiayai APBN. Proporsionalnya untuk parpol satu persen dari APBN," ujar Agus Rahardjo dalam Pertemuan Nasional "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia. Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara" di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7).

Menurut Agus, parpol dibiayai oleh negara adalah sangat penting. Namun, pengeloaanya harus dilakukan dengan baik.

"Kalau laporan jelas dan transparan, bagus. Kalau Parpol melanggar apa yang dilakukan itu akan diatur dalam UU. Apakah dimungkinan diskulifikasi calon atau Parpol itu sendiri?" katanya.

Menurutnya, hampir semua negara di dunia membiayai Parpol. Pembiayaan Parpol oleh negara akan meletakkan landasan kuat bagi demokrasi bangsa Indonesia.

"Saya ingin, kerusakan yang ditimbulkan pada demokrasi zaman Orde Baru tak terulang lagi," katanya.

http://www.beritasatu.com/nasional/3...ai-negara.html