JAKARTA– Ketua Presidium Pro-Demokrasi (ProDem), Andrianto, menilai kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta kebijakan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) adalah hal yang sembrono.

"Saya rasa reklamasi Jakarta sebuah keniscayaan dari gunung es, kebijakan Ahok yang sembrono dan bermotif bisnis semata. Jelas Ahok sudah berapologi tentang proyek reklamasi yang tidak ada dasar hukumnya, wong perda-nya masih dibahas," kata Andrianto kepada Okezone, Kamis (21/7/2016).

(Baca: PAN: Reklamasi Teluk Jakarta Sarat Kepentingan Politik)

Ia pun menegaskan, orang nomor satu di DKI Jakarta itu telah melakukan kebohongan publik perihal reklamasi di Teluk Jakarta.

"Jelas ini kebohongan publik, bagaimana mungkin Indonesia butuh reklamasi, wong daratan kita masih luas. Terus bikin pulau lebih ngaco lagi, wong kita punya 17 ribu pulau yang sebagian tidak berpenghuni," tuturnya.

"Lebih aneh lagi Ahok sangat nyaring menentang kebijakan pemerintah pusat yang tutup reklamasi Pulau G. Ahok kan bagian dari sistem, di mana gubernur adalah bagian dari pemerintahan. Publik melihat Ahok sudah menjelma jadi lawyer Podomoro," sambungnya.

Andrianto mengatakan, semua itu bisa tuntas jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) komitmen dengan janjinya yang menyebut kasus reklamasi merupakan grand corruption.

"Semua ini bisa tuntas bila Ketua KPK komit dengan janjinya akan tuntaskan reklamasi yang di sebutnya grand corruption. Bila KPK tidak berdaya soal grand corruption sebuah lampu kuning perjalanan KPK," pungkasnya.