GAMBIR - ‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terima dengan hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2016. Hasil survey tersebut menyebutkan angka kemiskinan di Ibu Kota meningkat mencapai 15.630.

Ahok sapaan karib Basuki menentang hasil survey tersebut. Menurutnya BPS melakukan survei kepada siapa saja yang ada di Ibu Kota. Harusnya, survei dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Jakarta. Atas dasar itu, Ahok tidak meyakini hasil survei dari BPS.

"Jadi cara BPS survey itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu. Saya sempat ngomong, katanya kan jadi memang begitu pak, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," Beber Ahok di Balai Kota Provinsi DKI, Selasa (19/7/2016).

Padahal, sambung Ahok, saat ini Pemprov DKI sedang gencar-gencarnya memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu di ibu kota. "Mungkin karena itu (subsidi untuk masyarakat kurang mampu) yang membuat banyak urbanisasi ke Jakarta," tandas Ahok.

Seperti diketahui, BPS mencatatkan ada kenaikan jumlah penduduk miskin DKI mencapai 0,14 poin.
Bila jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen.

Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin. Namun bila dibandingkan dengan Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 ribu atau menurun 0,18 poin.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...n-di-dki/18006

Wah klo gini sama saja semua yang ada di ibukota diaanggap warga DKI