Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan pemerintah mengambil alih penanganan kasus vaksin palsu. Lantas bagaimana soal tanggung jawab rumah sakit, seperti RS Harapan Bunda yang ditemukan vaksin palsu tersebut?

"Tadi kan saya sudah bilang ini diambil oleh negara, negara di sini yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Selasa (19/7/2016).

Pemerintah, menurut dia, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan sampai vaksin ulang melalui fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni puskesmas.

"Jadi mereka yang bermasalah terhadap imunisasi akibat kasus vaksin palsu ini akan ditanggung pemerintah melalui program BPJS, PBI Pemda DKI," ujar Koesmedi.

Soal kalau ada unsur pidana di RS Harapan Bunda, Koesmedi menyatakan itu merupakan ranah polisi. Ia hanya menyebut proses hukum tetap berjalan.

"Harapan bunda sudah berikan laporan ke kita. Urusan itu kriminal atau tidak bukan urusan saya. Itu urusan pihak polisi. Tapi buat kami adalah menyelamatkan masyarakat," ujar Koesmedi.

SUMBER

Ane bersyukur dah jadi warga DKI..

Mana nih suara dari perwakilan jawa barat ?..