JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Toeti Noezlar Soekarno, yaitu Ulhaq Andyaksa, membantah gugatan kliennya terhadap Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada Rp 200 miliar yang tidak dibayarkan Dinas Perumahan terkait pembelian lahan di Cengkareng Barat.

Ia mengatakan, gugatan yang ia layangkan terkait dengan klaim Pemprov DKI bahwa tanah tersebut milik Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) DKI.

"Enggak ada itu (Rp 200 miliar), itu siapa yang bilang?," kata Andyaksa di PN Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Ia mengungkapkan, pembayaran untuk lahan tersebut sudah lunas. Ia menuturkan kliennya telah menerima uang sebesar Rp 648 miliar terkait pembelian lahan tersebut dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta.

"Enggak ada (tunggakan) Rp 200 miliar, semuanya sudah lunas," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada bagi-bagi uang sekitar Rp 200 miliar yang dilakukan anak buahnya terkait pembelian lahan untuk lokasi pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat di Jakarta Barat.

Ahok mengatakan, si penjual lahan, Toeti Noeziar Soekarno, mengaku baru menerima uang sekitar Rp 400 miliar. Sementara anggaran pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 648 miliar.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/18/19355621/pengacara.toeti.pembelian.lahan.di.cengkareng.barat.sudah.lunas?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp



Rp 200 M Misterius di Lahan Cengkareng, Ahok: Kita Curiga Dibagi-bagi


Jakarta - Kisruh jual beli lahan di Cengkareng bermula saat Pemprov DKI digugat oleh Toeti Soekarno karena ada Rp 200 miliar yang belum terbayarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) curiga uang itu dibagi-bagi.

"Itu kita baca surat gugatan orang yang gugat itu nyebutin di gugatannya, ada uang yang dia belum terima Rp 200 miliar. Itu kita curiga apa uangnya dipakai untuk bagi-bagi," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

Kecurigaan Ahok itu diteruskan ke penegak hukum. Dia sudah melaporkannya ke Bareskrim Polri.

"Kita gak tahu kan. Maka saya bilang ini mesti lapor ke Bareksrim," ujarnya.

Ahok tidak menutup kemungkinan oknum di Pemprov DKI juga kecipratan duit Rp 200 miliar tersebut. Apalagi, sebelumnya ada laporan gratifikasi senilai Rp 9,6 miliar yang diterima staf di Dinas Perumahan dan Gedung DKI terkait lahan ini.

"Bisa juga ke kami (Pemprov DKI). Nanti kan ada gratifikasi. Udah kita lapor ke KPK itu," ucap Ahok.

Pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi polemik karena Pemprov DKI ditengarai membeli lahan milik sendiri. Pada November 2015, Dinas Perumahan membayar uang Rp 668 miliar ke pemilik sertifikat lahan bernama Toeti Soekarno.

Namun BPK dalam auditnya menyatakan bahwa lahan itu sebenarnya milik Pemprov DKI. Tapi entah bagaimana pada 2014, lahan itu bisa keluar sertifikatnya dari BPN Jakarta Barat dan menjadi milik perseorangan.

Dari pembayaran Rp 668 miliar, ada Rp 200 miliar yang tidak sampai ke penjual sehingga dia menggugat Pemprov DKI. Duit Rp 200 miliar inilah yang dianggap misterius. (imk/Hbb)

http://m.detik.com/news/berita/3246686/rp-200-m-misterius-di-lahan-cengkareng-ahok-kita-curiga-dibagi-bagi


Salah lagi, bisa baca gak hok?



Gubernur bacot, skill-nya ya cuma sampe ngebacot doang