Denny Armandhanu/Reuters, CNN Indonesia Minggu, 10/07/2016 10:14 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan wakil perdana menteri Inggris John Prescott mengakui bahwa invasi Irak oleh tentara mereka tahun 2003 merupakan pelanggaran hukum internasional. Prescott mengecam PM Inggris saat itu, Tony Blair, yang hanya manut pada Presiden Amerika Serikat George W Bush.

Diberitakan Reuters, Sabtu (9/7), komentar Prescott ini disampaikan menyusul hasil penyelidikan selama tujuh tahun pada Rabu lalu yang menunjukkan bahwa seluruh pembenaran, perencanaan dan penanganan perang Irak oleh Blair penuh kesalahan.

Blair dan Bush saat itu mengatakan invasi dilakukan demi mencegah ambisi Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah massal dan menghancurkan pemerintahannya yang pro-teroris. Usai invasi tersebut, tidak ditemukan sama sekali senjata pemusnah massal di Irak. Sebelumnya, AS juga menginvasi Afghanistan, menyusul serangan 9/11.

Delapan bulan sebelum invasi 2003, Blair mengatakan kepada Bush "Saya bersama Anda, apa pun itu". Menurut hasil penyelidikan, Blair mengirim 45 ribu tentara Inggris ke pertempuran tanpa sama sekali melalui opsi perdamaian terlebih dulu.

Prescott dalam tulisannya di koran Sunday Mirror, mengatakan saat ini dia mengubah pandangannya soal legalitas perang tersebut. Dia juga mengkritik Blair karena mencegah menteri-menterinya mendiskusikan sebelumnya apakah perang itu layak dilakukan.

"Tahun 2004, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengatakan karena perubahan rezim sebagai tujuan utama perang Irak, maka tindakan itu ilegal. Dengan kesedihan dan kemarahan besar, saya sekarang percaya dia benar," kata Prescott.

"Saya kini hidup dengan ikut menanggung beban membuat keputusan berperang dan konsekuensinya yang membuat malapetaka," kata Prescott.

Banyak warga Inggris ingin Blair diadili secara kriminal akibat tindakannya tersebut. Perang Irak telah menewaskan 179 tentara Inggris dan lebih dari 150 ribu warga sipil Irak selama enam tahun.

Sumber