JAKARTA (Pos Kota) – JAKARTA (Pos Kota) – Ratusan pekerja harian lepas (PHL) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara terutama sopir truk mengeluh. Pasalnya uang operasional pembayaran tol tidak cair-cair sejak Januari-Juni 2016 atau enam bulan.
Akibatnya mereka harus merogoh koceknya sendiri untuk membayar tol. Mereka harus nombok dengan gajinya sendiri untuk bayar tol.

“Sudah enam bulan setiap kali saya mengangkut sampah dari Tempat Pengolahan Sampah (TPS) ke Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat kami bayar tol dengan uang sendiri,” kata RH, satu sopir yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Rata-rata setiap hari itu pulang pergi setiap kendaraan harus mengeluarkan bayar tol Rp 50 ribu. “Kalau begini terus uang gaji habis untuk bayar tol,” ujar RH, Jumat (1/7).

Selain bayar tol, masih ada lagi untuk pungutan liar lainnya. Misalnya saat masuk dan berada di TPST Bantar Gebang. Pungutan itu antara lain timbangan Rp2.000, security timbangan Rp5.000, dan kadang untuk alat berat seperti beko sering diminta oknum tersebut Rp5.000 sendiri.

“Kami kadang juga bingung, gaji saya setiap bulan hanya UMP DKI. Untuk itu saya dan rekan-rekan meminta agar uang operasional tol tersebut segera dicairkan. Sebab, kalau terus pakai uang pribadi bisa tekor saya,” keluhnya.

Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi ketika dikonfirmasi terkait belum cairnya anggaran bayar tol ini berjanji menanyakan kepada Sudin Kebersihan. “Saya akan minta secepatnya uang tersebut segera di cairkan,” terangnya.

Kasudin Kebersihan Jakarta Utara, Slamet Riyadi ketika dikonfirmasi mengakui kalau uang operasional tol dari Januari-Juni 2016 belum cair. Menurut Slamet, belum cairnya uang tersebut dikarenakan tahun ini adanya kenaikan pembayaran tol.

“Uang tol belum cair karena ada kenaikan pembayaran tol Rp500 ribu. Sedangkan untuk anggaran uang operasional tol truk sampah di Jakarta Utara yang berjumlah 250 truk, tahun 2015 dianggarkan Rp 500 juta rupiah,” terangnya. Maka dari itu pihaknya akan menghitung kembali apakah anggaran Rp 500 juta tersebut cukup untuk membayar uang tol selama satu tahun atau tidak. (wandi/us)

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan dia mau mengevaluasi jajaran petugas Dinas Kebersihan. “Saya mau pecat-pecatin tuh, orang yang menangani truk sampah, karena banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, pencopotan sejumlah pejabat di jajaran Dinas Kebersihan akan dilakukan pekan depan. “Saat ini sedang dievaluasi. Saya enggak tahu persis di bagian apa, pokoknya yang menangani kendaraan truk sampah. Karena banyak truk yang mengangkut sampah-sampah swasta, lalu di situ mereka dapat uang, lalu dibagi-bagi,” papar Ahok.

Menurutnya, penyalahgunaan truk milik Dinas kebersihan muda diketahui karena tiap unit truk baru dilengkapi perangkat GPS. Melalui peralatan tersebut, teknologi yang ada di Jakarta Smart City mampu memantau di mana pun keberadaan truk, lalu disesuaikan dengan laporan. “Ternyata laporannya banyak yang tidak sesuai dengan lalulintas truk yang terpantau secara elektronik. Ini bukti pelanggaran,” kata Ahok sambil menambahkan kalau sopir sering membawa truk keluar tanpa prosedur itu pasti cari proyek di luaran.

Tapi ketika didesak wartawan, sejauh mana jajaran SKPD tersebut akan dievaluasi, Ahok tak bersedia merinci. “Pokoknya adalah, terutama mereka yang kongkalikong dengan sopir untuk cari proyek di luaran dengan memanfaatkan fasilitas negara,” tandasnya. (joko/ruh)