JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat.

Menurut Ahok, permintaan audit investigatif itu diawali kecurigannya terhadap mahalnya jasa notaris pada pengadaan lahan itu.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

"Kami curiga pembelian lahan yang kami bilang notarisnya mahal. Misalnya saya tanya, kalian ada enggak orang Indonesia jual beli tanah bayar notaris sampai miliaran?" ujar Ahok.

Ia menyampaikann hal itu usai melakukan pertemuan dengan penanggung jawab pemeriksaan dari BPK, I Nyoman Wara, di Balai Kota, Kamis (23/6/2016).

Menurut Ahok, peraturan perundang-undangan memang menyatakan jasa notaris maksimal bisa satu persen dari nilai transaksi. Namun, ia menyebut pada praktek di lapangan, jasa notaris biasanya hanya berkisar Rp 10 jutaan.

"Nah kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum satu persen. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen," kata Ahok.

Ahok berharap agar BPK segera menindaklanjuti permintaannya itu.

Ia mengatakan lahan itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.

"Saya minta BPK supaya notaris itu diperiksa juga. Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp 6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang," ujar Ahok.

sumur

Masih banyak mafia di jakarta