Jakarta - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menuntut Teman Ahok untuk meminta maaf. Ini menyusul pengakuan eks Teman Ahok, Richard Sukarno yang merupakan anggota dari Pospera.

Saat Richard menyebut ada manipulasi dalam pengumpulan KTP untuk cagub incumbent DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan soal metode pemberian honor, Teman Ahok menuding ada ormas di balik pengaduan itu. Teman Ahok mengatakan ormas tersebut merupakan relawan Jokowi dan di bawah naungan partai politik.

Ormas Pospera diketahui setelah terlihat di akun Facebooknya, Richard memakai seragam mereka dan juga atribut PDIP. Pospera membantahnya.


Pada jumpa pers yang dilakukan Pospera di Posko mereka yang ada di Jl Basuki Rahmat No.2, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2016), terlihat ada sejumlah anggota mereka yang mengenakan seragam partai politik. Sebagian dari mereka ada yang dari Partai Golkar, Hanura, Partai Gerindra, PKB, PDIP, dan PAN.

"Ini kawan-kawan Pospera yang merupakan pengurus di partai masing-masing, artinya kita terdiri dari gabungan semua partai. Lintas partai," ungkap Sekjen DPP Pospera Abdul Rahim K Labungasa

Kemudian beberapa anggota Pospera yang merupakan politisi berbicara. Salah satunya adalah Emalia Sari yang merupakan Wakil Ketua DPW PAN Kalsel yang sekaligus adalah anggota DPRD.

"Kami aktivis '98 ada di beberapa partai. Dan kami sepakat untuk meneruskan perjuangan lewat satu wadah yaitu di Pospera. Ada sekian kawan-kawan dari berbagai macam partai, warna dan bendera. Kalau kawan Pospera ada di sebuah partai tidak benar. Tapi dari semua partai itu benar," ujarnya.

"Di Sumut ada yangg di PNS, Kejati, karena teman-teman aktivis sekarang ada di semua sektoral. Maka Teman Ahok kalau bicara harus pakai data. Oke mereka masih muda tapi mereka salah jadi harus meminta maaf," imbuh anggota Pospera lainnya, Kiki Rizki yang merupakan politisi PKB.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Pospera Adian Napitupulu mengatakan Pospera merupakan ormas dengan induk Perhimpunan Nasional Aktivisi (PENA) '98. Bukan sayap partai ataupun terafiliasi oleh partai tertentu.

"PENA 98, induk Pospera. Organisasi Pospera itu bukan underbow partai manapun. Isinya aktivis 98 dari berbagai wilayah. Ada dari 23 Provinsi. Kalau Teman Ahok mengatakan Pospera underbow partai, mereka harus menyamapikan secara terbuka dan menyabut pernyatannya," ujar Adian.

"Bahwa ada partai yang dituding dan Pospera jadi sayap partainya, itu tidak benar. Pospera pelindungnya Joko Widodo," lanjut politisi PDIP itu.

Dalam konferensi pers Pospera, Adian mempertanyakan soal metode pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok baik pada tahap pertama dan kedua. Pospera meragukan bahwa Teman Ahok bisa mengumpulkan satu jatu KTP hanya dalam waktu sekitar 3 bulan.

Kemudian Pospera juga mempertanyakan soal dana atau transaparansi keuangan Teman Ahok. Apalagi menurutnya keterangan jumlah dana Teman Ahok berbeda-beda pada beberapa kali kesempatan.

"Pertama rp 2,5 M, lalu Rp 3,5 M, terakhir Rp 6 M. Yang benar yang mana? Dalam demokrasi harus ada transparan. Ayo transparan. Saya cari di mana-mana, Teman Ahok punya rekening nggak? Saya cari nggak ketemu," kata Adian.

"Kalau ada Rp 6 M transaksi di bawah tangan itu bahaya. Itu membuat PPATK dan KPK sulit melakukan pengusutan. karena keuangannya tidak lewat ke rekening. Jadi hand to hand. Berapa anggaran yang mereka gunakan untukk mengumpulkan 1,7 juta KTP itu?" lanjut dia.

Kemudian Adian mengajak bagi para pendukung Ahok, bukan hanya Teman Ahok, untuk tidak berlaku kasar. Pespora melihat pendukung Ahok banyak yang melakukan kekerasan verbal di media sosial.

"Hentikan kekerasan dalam bentuk apapun, fisik dan psikis saya tidak melihat Teman Ahok melaukan itu. Tapi secara verbal, lewat kata-kata, tulisan. Ada sekian banyak kekerasan verbal yangg dilakukan pendukung Ahok. Bukan Teman Ahok, memaki dan menghina orang," tutur Adian.

"Ahok boleh sombong, sudah tua nggak mungkin berubah. Tapi anak muda ini jangan ketularan sombong. Ahok boleh omong besar, tapi anak muda ini jangan ikut-ikutan omong besar," sambungnya.

Lalu Adian pun meminta agar Teman Ahok meminta maaf kepada Pospera. Sebagai senior relawan, Pospera merasa punya lebih banyak pengalaman dibanding Teman Ahok.

"Minta maaf saja karena mereka menuduh Pospera underbow pihak tertentu. kalau tidak artinya dia tidak berpatriot, tidak sportif. Minim pengalaman. Kalau tidak mau minta maaf, rakyat akan menghakimi mereka," tegas Adian.

"Teman-teman ini demonstran terbaik pada tahunnya. Ditangkap polisi, dianiaya, dikejar-kejar, sudah biasa. Kalau dibully nggak akan masalah, tinggal matikan sosmed," imbuhnya.

Terkait Teman Ahok, Pospera pun mengeluarkan sikap tertulisnya. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

TEMAN AHOK DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG KEILMUAN

Dari pandangan politik, Teman Ahok itu balon yang ditiup agar tampak besar tapi kosong. Jadi Teman Ahok bukanlah kekuatan yang perlu diperhitungkan yang harus dicari tahu adalah siapa si peniup balon yang menjadi sutradara dibalik Teman Ahok.

Dari kaca mata bisnis, Teman Ahok itu bukan relawan tapi EO yang mempekerjakan sekian banyak karyawan kontrak. Ketika terbukti dan diakui oleh Teman Ahok bahwa relawannya diberi upah Rp. 2,5 jt per bulan maka Teman Ahok sudah mendistorsi makna mulia dari makna kata RELAWAN.

Dari sudut pandang ilmu militer, Teman Ahok itu alat kamuflase untuk dua tujuan. Pertama, menyamarkan target sesungguhnya. Kedua, menjadi alat tawar menawar untuk menakut nakuti lawan ( Partai ).

Dari pandangan kriminoligi jika Teman Ahok ternyata tidak bisa membuktikan banyak hal terkait aliran dana dan pengumpulan KTP yang dilakukan dengan cara yang benar maka bisa dikatagorikan Korupsi, Money Laundry, dan Penipuan. Kejahatan - kejahatan itu waktu kadaluarsanya cukup lama jadi jika hari ini dugaan - dugaan itu belum bisa dibuktikan, aparat penegak hukum masih bisa terus melakukan pengusutan dan pengembangan kasus hingga 12 tahun ke depan.

PARA PENDUKUNG AHOK KAMI MINTA UNTUK SEGERA MENGHENTIKAN KEKERASAN

Ada 3 model kekerasan, pertama kekerasan fisik seperti misalnya melakukan pemukulan, penganiayaan dan sebagainya. Kedua kekerasan psikis , seperti melakukan teror psikis, umumnya dilakukan debt collektor. Ketiga kekerasan verbal, paling banyak dilakukan oleh mereka yang menggunakan social media sebagai alat politiknya. Kami melihat dalam waktu satu tahun terakhir ini, pendukung - pendukung Ahok melakukan ratusan ribu kali kekerasan verbal. Dari caci maki, hingga intimidasi.

Untuk itu kalau para pendukung Ahok benar - benar memperjuangkan demokrasi maka tidak mungkin membangun demokrasi diatas segala bentuk kekerasan. Yang kami khawatirkan kekerasan - kekerasan verbal yang selama ini digunakan oleh para pendukung Ahok bisa menuai kekerasan - kekerasan fisik dari para korban kekerasan verbal yang selama ini dibully oleh pendukung Ahok di sosmed.

Bumi POSPERA , 25 Juni 2016