Poskota.com - UJI kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Komjen Tito Karnavian di Komisi III DPR Senayan, berlangsung mulus dan lancar. Semua fraksi menyetujui usulan Presiden Jokowi terhadap calon tunggal Kapolri baru ini.

Tinggal tahapan berikutnya pada rapat paripurna DPR dan pada fase pelantikan. Boleh dikata 80 persen, Komjen Polisi Tito Karnavian, Insya Allah, mulus menduduki jabatan orang pertama di jajaran Bhayangkara.

Terlepas dari gencarnya pertanyaan anggota Komisi III DPR kepada Tito, publik menangkap satu sinyal kuat oleh Tito untuk mereformasi Polri secara internal dan eksternal. Semangat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas. Harapan yang begitu besar kepada jenderal berusia 51 tahun ini sungguh luar biasa, namun dari sekian pertanyaan, usulan dan kritik, ada catatan tercecer dari luar gedung Senayan, yaitu suatu harapan wong cilik kepada sosok dan institusi polisi.

Dalam penegakan hukum, kantor polisi selama ini menjadi pihak pertama menjadi tumpuan pengaduan. Apakah itu perkara besar atau pun kecil. Oleh karena itu, polisi di tingkat bawah (baca polsek), hendaknya lebih selektif dan tepat,cepat dan terukur dalam menangani suatu masalah atau perkara. Tidak semua kasus itu berujung kepada pengadilan, tapi hendaknya dapat dipilah-pilah, mana yang layak dan mana yang bisa diselesaikan melalui musyawarah.

Menyelesaikan masalah tentulah melibatkan peran dan andil Babhinkamtibas, Babinsa, tokoh masyarakat dan ulama setempat. Tujuannya adalah, untuk memfilter tidak semua kasus harus diakhiri di meja pengadilan. Misal, kasus pencurian setandan buah pisang atau sebatang pohon ubi, tidak perlu bergulir hingga ke pengadilan. Keberhasilan suatu polsek atau polres, tidak dapat diukur dari jumlah kasus yang digiring ke kejaksaan atau pengadilan. Kecuali menyangkut kasus-kasus besar, perampokan, pembunuhan, narkoba dan lainnya. Yang begini harus cepat direspon dan ditindaklanjuti, tanpa harus bermalas-malasan.

Harapan lain kepada calon Kapolri baru, yaitu menepis anggapan kalau polisi mau, kasus apa saja bisa cepat terungkap. Tapi sebaliknya, kasus itu bakal terpendam jauh ke dasar lautan. Suara-suara miring seperti ini, hendaknya dapat disikapi secara bijak. Polisi sebagai mana diketahui adalah abdi negara, abdi rakyat, karena itu ia bekerja untuk rakyat. Jika ada `utang` kapolsek, kapolres dan kapolda yang belum tuntas atau tidak terselesaikan, maka `utang` itu harus ditagih dan jadikan bahan penilaian terhadap kinerja pimpinan polisi di daerah.

TEMBAK KAKI

Selain itu, pengungkapan maupun pengembangan kasus, pimpinan atas Polri seyogianya mengkaji ulang metode tindakan dengan cara melumpuhkan tersangka, yakni dengan cara menembak kaki. Kalau tidak mengancam nyawa petugas, sebaiknya tidak usah ditembak, karena menghabiskan anggaran peluru dan biaya perobatan tersangka. Cukup dilumpuhkan dengan tangan kosong atau pentungan.

Dan, soal pelayanan dan pengurusan surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) di tingkat polsek dan polres, pengurusan SIM, sebaiknya bebas dana dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada aparat pemda setempat.

Khusus kepada wakil rakyat, dan semua pihak, setelah menyetujui calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi ini, hendaknya mengakaji ulang soal lembaga kepolisian di bawah Presiden RI, apakah sudah saatnya dibawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Selama ini muncul kesan perlakuan berbeda dengan TNI, yang dibawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal akan terkait dengan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jika Kemhan membawahi 4 lembaga yakni Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, sebaliknya polisi hanya satu institusi yakni Polri.

Penulis pikir ini sudah saatnya dibahas oleh wakil rakyat di Senayan. Insya Allah. [syamsir]http://poskotanews.com/2016/06/24/ca...-kapolri-baru/

Janji antikorupsi, Komjen Tito wajib contoh Kapolri Jenderal Hoegeng



Merdeka.com - Komjen Tito berjanji akan berusaha menghilangkan korupsi di internal Polri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim antikorupsi internal di tubuh Polri.

Selain itu, Komjen Tito juga nantinya akan mendorong para pejabat di Polri melaporkan harta kekayaannya kepada pengawas internal Polri.

"Kita juga akan mengoptimalkan whistle blower sistem, serta peraturan Kapolri mengenai bisnis anggota Polri," kata Tito.

Seperti diketahui, wajah Polri di mata publik selama ini dinilai buruk karena ulah korup sejumlah anggotanya. Sebut saja kasus korupsi yang paling disorot, yakni korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri yang menjerat Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo dan wakilnya Brigjen (Pol) Didik Purnomo.

Bahkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berujar, di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Nama Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso memang tak bisa dilepaskan dari image polisi jujur di Indonesia.

Jenderal Hoegeng menjabat Kapolri dari 1968 hingga 1971. Ada segudang cerita soal kejujuran jenderal polisi yang satu ini. Tak cukup rasanya jika dituliskan semuanya di sini.

Di eranya, Jenderal Hoegeng konsisten memberantas korupsi, penyelundupan dan tindak kriminal. Hoegeng tak takut pada backing aparat dan pejabat busuk bermental korup.

Jenderal Hoegeng pernah mengusir pengusaha yang berusaha menyuapnya. Saat itu, Jenderal Hoegeng baru saja menjabat sebagai Kapolri. Seorang pengusaha menemui Jenderal Hoegeng di kantornya dengan membawa tas berisi uang.

Selang berapa lama, pengusaha itu terbirit-birit keluar dari ruangan Jenderal Hoegeng. Sang jenderal marah dan mengusir si pengusaha yang berusaha menyuapnya dengan uang satu tas itu.

Tak cuma itu, Jenderal Hoegeng juga pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan. Perempuan itu berusaha mengajak 'damai' dan meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan.

Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Namun semua itu ditolak mentah-mentah dan langsung dikembalikan oleh Hoegeng.

Jenderal Hoegeng juga melarang anaknya yang bernama Aditya Hoegeng masuk Akabri untuk menjadi polisi. Alasannya, Jenderal Hoegeng tak mau keluarga mendapat kemudahan karena jabatan Kapolri yang dijabatnya saat itu. Alhasil, meski Hoegeng pernah menjabat Kapolri, tak satu pun di keluarganya yang menjadi polisi

Jenderal Hoegeng juga keras mengusut kasus penyelundupan ratusan mobil mewah seperti Roll Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain, ke Indonesia, yang dilakukan Robby Tjahjadi. Kasus itu sangat fenomenal pada akhir periode 1960-an sampai awal 1970-an.

Robby menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya. Meski diduga ada keterlibatan kroni keluarga Cendana dalam kasus ini, Jenderal Hoegeng tak gentar menangganinya.

Jenderal Hoegeng juga keras menggusut kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Padahal anak seorang pejabat dan seorang anak Pahlawan Revolusi diduga ikut menjadi pelakunya.

Proses di pengadilan berjalan penuh rekayasa. Sumarijem yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Hoegeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelakunya walau dibekingi pejabat.

Ironisnya, saat dicopot Presiden Soeharto dari jabatan Kapolri pada 2 Oktober 1971, Jenderal Hoegeng tak memiliki rumah dan kendaraan. Hal yang jarang ditemui dari pejabat saat ini.

Jenderal Hoegeng pun kaget mengetahui banyak polisi yang punya uang banyak sampai-sampai mampu membeli rumah di Kemang. Saking bingungnya, Jenderal Hoegeng sampai menulis memo buat Kapolri saat itu yakni Jenderal Pol Widodo Budidarmo. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1977.

"Wid, sekarang ini kok polisi sudah kaya-kaya. Sampai-sampai sudah ada yang punya rumah di Kemang, dari mana duitnya itu?" tulis Jenderal Hoegeng.http://www.merdeka.com/peristiwa/jan...litnews-3.html