Demonstrasi anti Ahok kembali terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) meresmikan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (23/6). Aksi itu diwarnai dengan pemblokiran jalan.
Dalam unjukrasa tersebut massa bahkan bertindak anarkis ketika mengetahui Ahok berhasil lolos dari hadangan. Iring-iringan mobil Ahok pun menjadi sasaran pelemparan batu. Seorang warga pengunjukrasa diketahui terluka di kepala akibat bentrok dengan aparat.
Terkait peristiwa itu, Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menyatakan apa yang terjadi kali ini adalah rentetan dari penolakan warga Jakarta terhadap Ahok.
"Demonstrasi ini bukan yang pertama, tapi juga bukan yang terakhir. Selama Ahok masih tetap berambisi menjadi gubernur Jakarta, saya yakin selama itu pula demonstrasi warga akan terus terjadi," ujarnya kepada redaksi, Kamis malam (23/6).
Lius bahkan memperediksi unjukrasa anti Ahok tidak hanya akan terjadi di Jakarta Utara, tapi juga akan melebar ke seluruh wilayah DKI.
"Ini bukti bahwa Ahok ditolak warga Jakarta untuk menjadi pemimpin mereka. Dan semua itu salah Ahok sendiri karena sikapnya yang arogan dan mulutnya yang kasar," tegas Lieus.
Disinggung bahwa faktanya Ahok didukung sejumlah Parpol, termasuk rencana dukungan dari Partai Golkar, Lieus meyakini dukungan itu tetap takkan bisa menjadikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, karena warga Jakarta tak menghendaki Ahok jadi gubernurnya. Jadi ditegaskannya, kendati didukung Parpol, Ahok tetap tak diterima warga Jakarta. Apalagi faktanya suara Partai Golkar sampai saat ini masih terbelah.
Seperti diketahui, meski DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah menyatakan akan mendukung Ahok, namun Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang memiliki hak untuk ikut memutuskan setiap kebijakan strategis partai, masih belum menyatakan persetujuannya.
Bahkan menurut Aburizal Bakrie, partai yang pernah dipimpinnya tersebut belum tentu mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ditegaskan Aburizal, belum ada keputusan resmi partai yang menyatakan bahwa Golkar mengusung Ahok sebagai bakal calon Gubernur DKI. "Belum ada keputusan dukungan untuk Ahok," tandas Aburizal beberapa waktu lalu.
Ditambahkannya, di dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang baru, mesti diusulkan DPD, namun setiap usulan itu harus diputuskan oleh musyawarah DPP dengan Ketua Dewan Pembina. Kepada wartawan Aburizal bahkan menegaskan, di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang baru, dengan tegas disebutkan peran Ketua Dewan Pembina dalam memutuskan kebijakan strategis.
Lieus membenarkan pernyataan Aburizal itu. Sebagai orang yang ikut hadir di Munaslub Bali, menurutnya peran strategis Dewan Pembina sebagaimana yang dituangkan dalam AD/ART Partai jelas tak boleh diabaikan oleh pengurus DPP Partai Golkar.
"Karena itu, jika Setya Novanto tetap nekad mendukung Ahok dengan mengabaikan peran Dewan Pembina, itu artinya Setya Novanto telah melanggar AD/ART Partai. Karenanya, bukan mustahil kader Golkar yang tak setuju dengan sikap Serya Novanto itu akan mendesak dilakukannya Munaslub lagi," imbuh Lieus.
Karena itulah Lieus mengingatkan, Partai Golkar hendaknya tidak bermain api dengan rencana mereka mendukung Ahok.
"Sudah nyata terlihat warga Jakarta menolak Ahok untuk menjadi pemimpin mereka. Dan sudah sejak awal Ahok sendiri menyatakan akan maju dari jalur independen. Tapi kenapa Partai Golkar malah ingin mendukungnya? Apa sebenarnya yang ingin diperoleh para pengurus Partai Golkar dengan mendukung pencalonan Ahok itu?" tanya Lieus menutup komentarnya.
sumur