KATADATA - Pemerintah tidak akan membuka keran impor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) pada tahun ini. Alasannya, hingga kini masih ada pasokan LNG yang belum memiliki komitmen dengan pembeli.


Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, saat ini masih ada 17,9 kargo LNG yang belum laku. “Jadi kalau kami beri izin impor, 17,9 kargo ini mau dikemanakan,” kata dia seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (21/6).

Menurut dia, jika impor dilakukan maka produksi dalam negeri harus dikurangi. Opsi lain adalah membakar atau flare gas yang belum terjual. Ada juga cara lain yakni menjual kargo LNG tersebut ke luar negeri dengan harga diskon.

Karena itulah, pemerintah memutuskan tidak mengimpor LNG tahun ini. Kargo gas yang tidak laku akan diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi, harga gas domestik tidak jauh berbeda dengan di luar negeri, yakni mengikuti harga minyak. Kondisinya berbeda dengan gas pipa yang harganya cenderung stabil. Jadi tidak ada alasan konsumen untuk tidak menyerap karena harga LNG Indonesia lebih mahal dibandingkan negara lain.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko juga mengatakan selama kebutuhan masih bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka pemerintah tidak akan mengizinkan impor. “Impor hanya akan dilakukan pada saatnya kalau pasokan dalam negeri sudah tidak mencukupi,” kata dia kepada Katadata, Kamis (23/6).

Tapi, menurut Wiratmaja, kondisi ini akan berbeda di 2020. Saat itu, kemungkinan Indonesia akan mengimpor LNG karena permintaan meningkat dan didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menyalurkan gas tersebut. “Kalau 2016 sampai 2017 belumlah (impor),” ujar dia.

Saat wawancara khusus dengan Katadata di sela-sela forum “The 40th IPA Convention and Exhibition” di Jakarta, 27 Mei lalu, Wiratmaja juga mengatakan, Kementerian ESDM dalam beberapa tahun terakhir sangat massif mendorong pembangunan infrastruktur. Bahkan, sudah ada peta jalan pembangunan infrastruktur sampai 2030 dengan kebutuhan investasi US$ 48,2 miliar.

Fokus pertama adalah menggunakan LNG untuk wilayah timur karena wilayah tersebut sangat tertinggal. Penyediaan energinya tertinggal, gas infrastruktur tidak ada sehingga industri di sana kurang berkembang. Pembeli jangkar atau utamanya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan memakai FSRU (Floating Storage Regasification Unit) kecil di Bali. Alternatif lainnya adalah di darat, FSRU besar, atau hub dan sebagainya.

Kedua, membangun jaringan pipa. Di Pulau Jawa, proses pengerjaan jalur Gresik-Semarang mencapai 74 persen. Selanjutnya Semarang-Cirebon, terus menyambung dengan Cilamaya. Jadi grid utara bisa menyambung. Setelah itu beberapa tahun ke depan, grid selatan juga akan disambung dari Cilacap, ke Solo, Yogyakarta, Ngawi dan sebagainya. Dengan infrastruktur pipa maka utilisasi gas bisa massif di Jawa.

Sedangkan di Sumatera, akan menyambung Trans Sumatera. Dari Duri-Dumai, lalu Dumai-Medan. Untuk Kalimantan Timur, memiliki jalur Samarinda dan Balikpapan yang diharapkan tersambung dalam 15 tahun ke depan. "Kami harapkan Kalimantan Selatan, Timur dan Barat itu sudah tersambung," kata Wiratmaja.

Sumber: Pemerintah Setop Impor LNG