Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5). Rapat tersebut membahas potensi penerimaan hasil pengampunan pajak atau Tax Amnesty dan repatriasi modal


Kementerian Keuangan akan mengembangkan Pusat Keuangan Offshore atau Offshore Financial Center (OFC) sebagai kawasan surga pajak. Kawasan ini dikembangkan guna menarik pulang aset-aset warga negara Indonesia yang banyak disimpan di luar negeri. Dalam gagasan pemerintah,ide ini akan dijalankan selepas pengampunan pajak (tax amnesty).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap, surga pajak ini kelak bisa menjadi wadah untuk menampung duit warga maupun perusahaan asal Indonesia. Selama ini dana mereka dikelola oleh perusahaan-perusahaan cangkang (shell company) atau perusahaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu (special purpose vehicle/SPV). "Jadi mereka boleh memiliki perusahaan di luar negeri tetapi base-nya di kita (Indonesia) saja," ujar Bambang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Bambang menjelaskan, surga pajak ini akan memberikan fasilitas serupa dengan yang ditawarkan surga pajak Malaysia di Pulau Labuan. Salah satu fasilitasnya adalah keringanan pajak bagi investor yang besarannya masih akan diatur kemudian.

Menurut hitung-hitungan Bambang, uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya besar, setidaknya Rp11 ribu triliun. "Potensinya lebih besar dari PDB (Produk Domestik Bruto). PDB kita sekarang Rp11.400 triliun," kata Bambang seperti dikutip dari FinanceDetik.

Negara-negara yang menjadi tujuan parker uang adalah negara-negara yang punya fasilitas surga pajak. Seperti British Virgin Island, Koch Island, dan Singapura. Di Singapura, duit warga Indonesia yang diparkir ditaksir mencapai Rp4 ribu triliun.

Namun pemerintah belum menentukan di mana pulau yang akan dipakai sebagai surga paja. Alasannya, pemerintah masih berfokus menyelesaikan pengaturan tax amnesty. "Lokasi mah gampang. Nanti kami follow up," kata Bambang seperti dikutip dari JPNN.com.

Firma konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyarankan pemerintah fokus pada kebijakan amnesti dan reformasi pajak, ketimbang mewacanakan pengembangan kawasan surga pajak.

Menurut Darussalam, Managing Partner DDTC tax amnesty merupakan titik awal bagi reformasi perpajakan lainnya. Sedangkan kawasan surga pajak, atau yang kerap disebut Pusat Keuangan Offshore (Offshore Financial Center/OFC) merupakan langkah terakhir setelah pemerintah mengupayakan tax amnesty dan reformasi pajak.

Apabila pengampunan dan reformasi perpajakan berhasil, maka basis data perpajakan semakin baik dan penerimaan pajak dalam jangka panjang makin terjamin. "Bisa jadi nanti OFC tidak perlu ada," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Darussalam menilai, bagi pelaku usaha daya tarik surga pajak bergantung pada dua hal. Pertama, fasilitas dan tarif pajak yang ditawarkan. Kedua, jaminan kerahasian data investor. Bagi Indonesia, yang akan menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017, jaminan kerahasian data tidak bisa ditawarkan kepada investor. Maka, pemerintah hanya bisa mengandalkan faktor fasilitas dan tarif pajak yang menarik bagi investor.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai Selepas AEoI, memang jaminan kerahasian tidak lagi bisa diperoleh di surga pajak. Namun pemerintah bisa menawarkan kemudahan dalam hal pendirian Special Purpose Vehicle (SPV), insentif tarif pajak yang rendah, hingga adanya kemudahan dalam mengurus administrasi.

Menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, pengembangan infrastruktur surga pajak bisa mulai dilakukan dari sekarang sehingga ketika Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, pemerintah sudah memiliki fasilitas untuk menjaga dana repatriasi tidak dibawa ke luar negeri lagi setelah fasilitas pengampunan pajak kedaluwarsa.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...au-surga-pajak

---