Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan agar PNS tidak terlibat dalam politik Pilgub, termasuk larangan ikut mengampanyekan dirinya sebagai cagub petahana. Ahok menegaskan sanksi berjenjang hingga pemecatan bagi PNS yang melanggar.

"Bapak Ibu jangan sok-sokan suruh orang pilih saya ya. Enggak perlu Bapak Ibu lakukan seperti itu," kata Ahok dalam sambutan pelantikan pejabat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Larangan PNS ikut berpolitik diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (ASN). PNS ditegaskan Ahok yang ikut menyusun UU itu saat duduk di Komisi II DPR, harus netral dalam hajatan politik Pilgub.

"Bapak Ibu juga jangan bilang sama orang jangan pilih saya. Itu kalau enggak ketahuan, boleh, enggak apa-apa. Kalau ketahuan, bisa dipecat jadi PNS karena ada Undang-undang," imbuhnya di depan ratusan PNS yang berbaris rapi.

Boleh saja, lanjut Ahok, bila para PNS mengajak kolega terdekatnya untuk tak memilihnya. Namun itu harus dilakukan diam-diam saja tanpa ketahuan. Lebih dari itu, Ahok ingin para PNS konsentrasi bekerja saja dengan baik tanpa memikirkan politik Pilgub DKI 2017.

"Enggak apa-apa Bapak Ibu mau bicara sama tetangga, sama anak, jangan pilih itu Gubernur. Enggak bener itu Gubernur itu. Enggak apa-apa, diam-diam saja ngomongnya ya. Kalau suruh milih saya jangan ngomong. Yang penting Bapak Ibu kerjanya benar saja sesuai sumpah jabatan," tuturnya.