Fadli Zon meneken surat yang melarang Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat di DPR. Fadli menjelaskan bahwa itu murni penerusan dari rekomendasi Pansus Pelindo II.

"Terkait menteri BUMN, itu hasil dari Pansus Pelindo yang melaporkan di paripurna dan diterima. Ada surat dari ketua pansus yang menyampaikan hasil paripurna dan rekomendasinya," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

Fadli mengatakan dirinya hanya meneruskan surat sesuai UU. Larangan itu sudah berjalan sejak akhir 2015 hingga sekarang.

"Tidak ada kendala bagi pemerintah, presiden sudah mengutus Menkeu," ujar Waketum Gerindra itu.

Hingga sekarang, belum ada rencana untuk mencabut larangan tersebut. Pimpinan baru bisa menjalankannya saat ada permintaan dari komisi yang diputuskan di paripurna.

"Harus keputusan dari paripurna. Bisa dari Pansus Pelindo atau pimpinan Komisi VI. Tidak bisa pimpinan langsung membatalkan," ucap Fadli.

Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.

Turunan dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR. Saat ini, Jokowi menunjuk Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk mewakili Rini.

Jumat, 17 Juni 2016 | 18:04 WIB
Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus tak akan mencabut keputusan yang melarang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mengikuti rapat di DPR.

Dengan adanya pelarangan ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan Rini dalam rapat kerja dengan DPR.

"Kalau Pansus tidak bakal mencabut," kata Masinton, saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).

Larangan untuk Rini ini merupakan permintaan Pansus Panitia Angket Pelindo II yang kemudian diteruskan oleh pimpinan parlemen.

Atas pelarangan tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan Rini dalam rapat kerja dengan Komisi VI beberapa waktu lalu.

Berdasarkan surat Presiden nomor R-39/Pres/06/2016, hari ini Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno untuk melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI.

Penunjukan Menkeu oleh Presiden Jokowi ini merespon keputusan Rapat Paripurna DPR-RI pada 18 Desember 2015 yang menyatakan tidak akan melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, termasuk pembahasan APBN.