Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diberi anggaran Rp 478 miliar untuk menyelenggarakan Pilgub DKI 2017. Berapa honor bagi para petugas pemilu di DKI?

Usai rapat dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (15/6/2016), Ketua KPU DKI Soemarno menjelaskan nantinya petugas pemilu di DKI akan mendapat honor bervariasi seturut tingkatannya.

"Honornya memang kecil ya," kata Soemarno.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pilgub DKI 2017 akan diberi honor Rp 1.800.000,00 per bulan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan akan diberi Rp 900.000,00 per bulan.

Jumlah PPK ada lima orang. Sedangkan jumlah PPS ada tiga orang. Jumlah itu ditambah dengan petugas-petugas verifikasi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka yang direkrut jadi verifikator adalah orang yang netral dari kepentingan politik. Berapa honor mereka?

"Kalau yang sensus verifikasi faktual itu lebih kecil lagi, yakni Rp 2.000 rupiah per KTP," kata Sumarno.

Jadi, nantinya petugas verifikator faktual terhadap dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur perseorangan/independen akan diberi duit Rp 2.0000 rupiah per KTP yang diverifikasinya. Itu sudah termasuk untuk biaya transport dan makan.

"Idealnya satu orang verifikator itu sehari memverifikasi sekitar 40 KTP atau 50 KTP," kata Soemarno.

SUMBER

bagaimana menurut agan-agan?