Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal bakal Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Badrodin Haiti.

"Surat berisi Presiden RI, menyampaikan pencalonan Komjen Tito Karnavian, satu-satunya menjadi calon Kapolri," kata Ade Komarudin kepada wartawan usai inspeksi ke stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Menurut Ade surat tersebut baru saja tiba Rabu pagi sesaat sebelum dia dan rombongan DPR mengunjungi stasiun Gambir. DPR akan segera memproses pengajuan Komjen Tito sebagai calon Kapolri.

"DPR akan segera memproses hal ini, insyAllah besok kita akan melakukan rapat pimpinan, dan mudah mudahan kita bisa melakukan rapat paripurna," kata Ade.

Komjen Tito Karnavian alumnus terbaik Akademi Kepolisian 1987 itu saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Seskab benarkan Komjen Tito diajukan sebagai calon Kapolri ke DPR

Merdeka.com - Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Jebolan Akpol 1987 itu diplot menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

Seskab Pramono Anung saat dikonfirmasi, Rabu (15/6), membenarkan hal tersebut. Dia memberikan simbol dua jempol ketika merdeka.com bertanya mengenai keputusan Jokowi soal calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pihaknya telah menerima calon nama Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti. Akom mengatakan, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian akan menggantikan Badrodin Haiti.

"Jadi tadi saya sebelum kemari, beliau (Menteri Sekretaris Negara) menyampaikan surat kepada dewan, surat tersebut berisi keputusan Presiden meminta Komjen Tito Karnavian menjadi satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," ujarnya saat kunjungan kerja di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/6).

Menurutnya, nantinya proses penggantian ini akan dilakukan besok hari melalui rapat pimpinan.

"Pimpinan, Bamus, disampaikan ke paripurna, pencalonan kapolri sudah ada. Setelah itu diproses di komisi 3 untuk fit and proper tes," ungkapnya.

"Saya sudah komunikasi dengan ketua Komisi III, akan diputuskan di Bamus, atau rapat fraksi. Mungkin bisa dilakukan pada 22 Juni (fit and proper tes)," jelas Akom.